berputar.id
BerandaNewsHukumEkonomiNasionalInternasionalBisnisOlahragaTeknologiPolitikBantuan SosialBpjs KesehatanCPNSPopuler

Topik Terkait

Direktorat Jenderal Pajak

16 artikel terbit

17 Agustus17 Agustus 2026A Trap Called DesireAAJIAAPAC Milan
Kemenkeu Kantongi Rp825 M dari Pengemplangan Pajak Baja

Berita Terbaru

Kemenkeu Kantongi Rp825 M dari Pengemplangan Pajak Baja

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp825,28 miliar dari hasil penindakan dan penanganan wajib pajak bermasalah di industri besi dan baja.

berputar.id

Copyright 2026 berputar.id - All Rights Reserved.

Kategori

NewsHukumEkonomiNasionalInternasionalBisnisOlahragaTeknologiPolitikBantuan SosialBpjs KesehatanCPNS

Halaman

  • Tentang Kami
  • Kontak Kami
  • Kebijakan Privasi
  • Penyangkalan
  • Syarat dan Ketentuan
  • Kebijakan Editorial
  • Digital Millennium Copyright Act - DMCA
  • Sitemap

3 September 2026

Purbaya Buka Suara Soal Keterlambatan Restitusi Pajak dan Risiko PHK

Ekonomi

Purbaya Buka Suara Soal Keterlambatan Restitusi Pajak dan Risiko PHK

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan penjelasan mengenai penyebab lambatnya proses pengembalian kelebihan bayar pajak atau restitusi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

3 September 2026

Anak Buah Purbaya Proses Puluhan Perusahaan Baja Pengemplang Pajak

Ekonomi

Anak Buah Purbaya Proses Puluhan Perusahaan Baja Pengemplang Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bergerak menindak puluhan pelaku usaha di sektor baja yang diduga melakukan pengemplangan pajak.

2 September 2026

Purbaya Kejar Pengusaha Kemplang Pajak, Pegawai DJP Terlibat Bakal Dipecat

Ekonomi

Purbaya Kejar Pengusaha Kemplang Pajak, Pegawai DJP Terlibat Bakal Dipecat

Kementerian Keuangan mengambil langkah tegas untuk menertibkan dugaan kebocoran penerimaan negara pada sektor industri baja.

29 Agustus 2026

Ketentuan Integrasi NIK Menjadi NPWP dan Prosedur Pengecekan Data Wajib Pajak

Nasional

Ketentuan Integrasi NIK Menjadi NPWP dan Prosedur Pengecekan Data Wajib Pajak

Penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) format 15 digit lama tidak lagi dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengakses layanan perpajakan.

27 Agustus 2026

Rencana Penerapan Tarif PPN 12 Persen Berdasarkan UU HPP Kemenkeu dan Ketentuan Teknisnya

Ekonomi

Rencana Penerapan Tarif PPN 12 Persen Berdasarkan UU HPP Kemenkeu dan Ketentuan Teknisnya

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah memperjelas teknis rencana penerapan tarif PPN 12 persen berdasarkan UU HPP melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 31 Tahun 2025.

25 Agustus 2026

Pemerintah Perketat Kriteria PPh Final UMKM 0,5 Persen Lewat Aturan Baru

Ekonomi

Pemerintah Perketat Kriteria PPh Final UMKM 0,5 Persen Lewat Aturan Baru

Pemerintah resmi memperbarui regulasi kebijakan insentif pajak UMKM Direktorat Jenderal Pajak melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026.

24 Agustus 2026

Rencana Penerapan Tarif Pajak Pertambahan Nilai PPN 12 Persen Kementerian Keuangan dan Evaluasi Kebijakannya

Ekonomi

Rencana Penerapan Tarif Pajak Pertambahan Nilai PPN 12 Persen Kementerian Keuangan dan Evaluasi Kebijakannya

Kementerian Keuangan terus mengkaji efektivitas kebijakan perpajakan nasional di tengah dinamika target penerimaan dan stabilitas daya beli masyarakat.

24 Agustus 2026

Implementasi Sistem Core Tax DJP Kementerian Keuangan Mulai Berjalan untuk Wajib Pajak

Nasional

Implementasi Sistem Core Tax DJP Kementerian Keuangan Mulai Berjalan untuk Wajib Pajak

Implementasi sistem Core Tax DJP Kementerian Keuangan untuk wajib pajak mulai bergulir pada awal tahun 2026 dengan pencatatan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan serta jutaan aktivasi akun.

24 Agustus 2026

Aturan Penyesuaian Tarif PPN 12 Persen Kementerian Keuangan

Ekonomi

Aturan Penyesuaian Tarif PPN 12 Persen Kementerian Keuangan

Pemerintah memberlakukan ketentuan penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai 1 Januari 2025. Langkah ini dijalankan sebagai tindak lanjut atas amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU...

24 Agustus 2026

Validasi dan Integrasi NIK Menjadi NPWP bagi Wajib Pajak Pribadi, Glosarium dan Perkembangan Regulasi

Ekonomi

Validasi dan Integrasi NIK Menjadi NPWP bagi Wajib Pajak Pribadi, Glosarium dan Perkembangan Regulasi

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan secara resmi menetapkan implementasi penuh Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mulai 1 Juli 2024.

23 Agustus 2026

Integrasi NIK KTP sebagai Identitas Tunggal dalam Layanan BPJS Kesehatan dan Administrasi Perpajakan

Bpjs Kesehatan

Integrasi NIK KTP sebagai Identitas Tunggal dalam Layanan BPJS Kesehatan dan Administrasi Perpajakan

Penyelenggaraan tata kelola administrasi publik di Indonesia terus mengalami pembaruan yang mengarah pada pemanfaatan satu identitas terpadu.

23 Agustus 2026

Muat artikel berikutnya
馃敟

Populer

  1. 1Jadwal UFC 330 Islam Makhachev vs Ian Garry dan Info Live StreamingOlahraga 路 7 Agustus 2026
  2. 2Daftar Harga BBM Pertamina Terbaru 1 Agustus 2026, Pertamax Turun Menjadi Rp 15.950 per LiterEkonomi 路 2 Agustus 2026
  3. 3Festival Seni Colour of Indonesia Dorong Kreativitas Anak Menyambut HUT Ke-81 RINasional 路 4 Agustus 2026
  4. 4Jadwal China Masters 2026 Hari Ini 2 September, Live di Mana?Olahraga 路 2 September 2026
  5. 5Tim Operasi Gabungan Sita Puluhan Ribu Batang Rokok Ilegal di Kota MalangNasional 路 9 Agustus 2026