Pemerintah resmi memperbarui regulasi kebijakan insentif pajak UMKM Direktorat Jenderal Pajak melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026. Regulasi baru ini mempertahankan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5 persen dengan batas omzet Rp4,8 miliar per tahun, tetapi mempersempit kelompok pelaku usaha yang berhak menikmatinya.
Perubahan ini menyasar ketepatan sasaran fasilitas perpajakan di tengah struktur ekonomi nasional yang menurut data Kementerian UMKM tahun 2024 didominasi oleh pelaku usaha kecil sebesar 59,64 persen. Langkah penataan tersebut juga ditujukan untuk meminimalkan praktik bunching, yakni kecenderungan pelaku usaha menunda ekspansi atau memecah unit bisnis demi mempertahankan fasilitas pajak berpenghasilan rendah.
Perubahan Kriteria Penerima Fasilitas
Dalam ketentuan PP 20/2026, penerima baru fasilitas PPh Final 0,5 persen difokuskan hanya kepada wajib pajak orang pribadi, perseroan perorangan, dan koperasi. Bentuk badan usaha lain seperti persekutuan komanditer (CV), firma, perseroan terbatas (PT) konvensional, serta BUMDes/BUMDesma tidak lagi masuk dalam skema penerima baru dan diarahkan menggunakan mekanisme umum perpajakan.
Kebijakan durasi pemanfaatan insentif juga mengalami penyesuaian signifikan dibanding regulasi sebelumnya. Di bawah aturan baru:
Syarat dan Kriteria Insentif PPN DTP Sektor Perumahan yang Berlaku hingga 2027
- Wajib pajak orang pribadi dan perseroan perorangan dapat memanfaatkan tarif 0,5 persen tanpa batasan waktu sepanjang memenuhi kriteria peredaran bruto.
- Koperasi diberikan batas waktu pemanfaatan fasilitas hingga 4 tahun sejak terdaftar.
Ketentuan ini menggantikan batasan pada PP 23/2018 yang sebelumnya mengizinkan pemanfaatan 7 tahun untuk orang pribadi, 4 tahun untuk koperasi, firma, dan CV, serta 3 tahun untuk PT. Sebelumnya, pemerintah juga sempat memperpanjang insentif PPh Final 0,5 persen hingga akhir 2025 sebagaimana diumumkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada 16 Desember 2024, di mana pelaku usaha orang pribadi dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun tetap dibebaskan dari kewajiban PPh berdasarkan PP 55 Tahun 2022.
Pengetatan Agregasi Omzet dan Pekerjaan Bebas
Aturan baru mempertegas bahwa fasilitas PPh Final 0,5 persen tidak berlaku bagi penghasilan yang bersumber dari pekerjaan bebas. Kelompok profesi seperti dokter, tenaga ahli, konsultan, notaris, agen asuransi, pengajar, agen iklan, hingga pembuat konten daring (influencer, blogger, dan vlogger) ditegaskan tidak dapat menggunakan skema tarif final UMKM untuk penghasilan jasanya.
Selain itu, PP 20/2026 memperketat metode pengujian ambang batas omzet Rp4,8 miliar setahun melalui agregasi peredaran bruto. Perhitungan batas tersebut kini mengakumulasikan seluruh pendapatan dari kegiatan usaha dan jasa pekerjaan bebas, baik yang bersifat final, non-final, maupun peredaran bruto yang diperoleh dari luar negeri.
Tabel Angsuran dan Syarat Pengajuan Kredit Usaha Rakyat KUR BRI dan Mandiri, Rincian Plafon dan Tenor
Langkah Transisi Pelaku Usaha
Bagi badan usaha berbentuk PT, CV, dan firma yang terbiasa menggunakan tarif PPh Final 0,5 persen, langkah selanjutnya adalah bertransisi ke pembukuan dan skema tarif pajak penghasilan umum sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan.
Penetapan batasan omzet Rp4,8 miliar pada rezim pajak ini tetap berjalan bersama klasifikasi skala usaha dalam PP 7 Tahun 2021, yang mendefinisikan Usaha Mikro memiliki omzet hingga Rp2 miliar, Usaha Kecil di atas Rp2 miliar hingga Rp15 miliar, dan Usaha Menengah Rp15 miliar sampai Rp50 miliar per tahun.
