Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar seluruh masyarakat Indonesia memiliki rekening bank sendiri. Untuk merealisasikan target tersebut, pemerintah menugaskan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI serta PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) guna mempersiapkan pembukaan rekening bagi masyarakat luas.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan arahan Presiden tersebut usai menghadiri rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan. Pertemuan tersebut secara khusus membahas peta kepemilikan rekening masyarakat, akselerasi inklusi keuangan, serta penguatan literasi keuangan nasional.
Integrasi Data Dukcapil dan Sistem Pembayaran BI
Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan memanfaatkan basis data kependudukan resmi dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Data kependudukan ini nantinya dipadankan langsung dengan infrastruktur transaksi perbankan nasional.
Top! Kredit UMKM Bank BPD Bali Tumbuh 14,52% Hingga Agustus 2026
Airlangga menjelaskan bahwa data dari Dukcapil akan disinkronisasikan dengan sistem di Bank Indonesia (BI), baik pada payment system maupun gateway system, termasuk pemanfaatan sistem pembayaran berbasis QRIS. Langkah ini dirancang untuk memastikan integrasi data identitas warga berjalan selaras dengan ekosistem transaksi digital.
Penyaluran Program Pemerintah dan Evaluasi Inklusi
Rekening perbankan yang disiapkan oleh BRI dan BSI tersebut ke depan tidak hanya berfungsi sebagai sarana menabung, tetapi juga menjadi instrumen utama distribusi berbagai program bantuan dan kebijakan pemerintah agar dapat diterima langsung oleh masyarakat sasaran.
Gempa M 5,9 Terjadi di Kepulauan Seribu, LRT Jabodebek Beroperasi Normal
Berdasarkan data survei bersama yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inklusi keuangan di Indonesia saat ini telah menyentuh angka 93,62 persen.
Sementara itu, indeks literasi keuangan nasional tercatat berada pada level 69,57 persen. Capaian pemahaman keuangan masyarakat Indonesia tersebut dinilai berada pada posisi yang relatif baik, mengingat posisinya yang telah melampaui rata-rata standar literasi keuangan negara-negara Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) yang tercatat sebesar 63 persen.
