Bank Indonesia menghadapi tantangan berlapis dalam merumuskan kebijakan moneter di tengah dinamika perekonomian global yang belum sepenuhnya stabil. Saat ini, ketidakpastian global masih tergolong sangat tinggi. Kondisi tersebut utamanya dipicu oleh sikap hawkish yang ditunjukkan oleh bank sentral Amerika Serikat, The Fed. Sikap ini memunculkan potensi berlanjutnya era suku bunga tinggi dalam jangka waktu yang lebih panjang, atau yang sering disebut dengan istilah higher for longer. Menghadapi situasi eksternal yang menantang ini, bank sentral Indonesia memastikan bahwa stabilitas nasional tetap menjadi prioritas utama tanpa mengorbankan momentum pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Hal ini ditegaskan dalam kegiatan Editors Briefing yang berlangsung di Parapat, Sumatera Utara, pada Jumat (31/7).
Transisi kepemimpinan baru-baru ini terjadi di tubuh bank sentral setelah pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo. Meskipun terdapat perubahan di pucuk pimpinan, arah kebijakan lembaga tersebut dipastikan tidak akan mengalami perubahan. Pejabat Gubernur Sementara (PGS) Bank Indonesia, Destry Damayanti, memberikan penegasan bahwa bank sentral tidak hanya berfokus pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan laju inflasi. Di bawah kepemimpinannya sebagai pejabat sementara, institusi ini juga tetap memberikan perhatian yang proporsional terhadap upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
Sebagai langkah konkret untuk menjaga stabilitas moneter, Bank Indonesia mengambil keputusan strategis dengan mempertahankan BI Rate pada level 5,75 persen. Kebijakan mempertahankan suku bunga acuan ini merupakan instrumen penting yang dirancang untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah agar tidak tergerus oleh fluktuasi pasar global. Selain itu, penetapan angka 5,75 persen tersebut juga ditujukan untuk mengantisipasi berbagai potensi tekanan inflasi yang mungkin muncul akibat ketidakpastian global. Kendati demikian, penjagaan stabilitas ini tetap berjalan beriringan dengan berbagai langkah lain agar sektor riil tetap mendapatkan dukungan pembiayaan yang memadai.
Top! Kredit UMKM Bank BPD Bali Tumbuh 14,52% Hingga Agustus 2026
Dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi diwujudkan melalui bauran kebijakan makroprudensial, optimalisasi sistem pembayaran, serta penguatan pembiayaan yang langsung menyasar sektor riil. Salah satu terobosan yang dilakukan adalah pemberian insentif likuiditas bagi perbankan nasional. Bank Indonesia memberikan pelonggaran berupa pengurangan giro wajib minimum (GWM). Insentif ini secara khusus diberikan kepada bank-bank yang aktif menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas, yang di dalamnya mencakup sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui pelonggaran ini, kapasitas likuiditas perbankan diharapkan menjadi lebih longgar sehingga penyaluran kredit dapat semakin dipacu.
Selain insentif pengurangan GWM, otoritas moneter ini juga telah menyiapkan kebijakan likuiditas makroprudensial yang bertujuan memperkuat fungsi intermediasi perbankan. Kebijakan ini secara spesifik diarahkan agar perbankan lebih banyak menyalurkan kredit langsung ke sektor riil. Bank Indonesia mengharapkan agar bank kembali pada fungsi fundamentalnya sebagai lembaga intermediasi yang menjembatani sektor keuangan dan sektor riil, dibandingkan hanya menempatkan dana mereka pada instrumen surat berharga. Di samping itu, bank sentral juga terus mengoptimalkan instrumen lain seperti pengembangan ekonomi syariah dan ekonomi hijau untuk menopang pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh.
Bahlil Sebut Perusahaan Asal Rusia Rusal Bakal Bangun Pabrik Pemurnian Bauksit di Kalimantan
Upaya menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi ini tentu membutuhkan kolaborasi yang kuat. Oleh karena itu, Bank Indonesia terus berupaya memperkuat sinergi dengan berbagai lembaga otoritas terkait. Kerja sama ini dijalin secara erat bersama Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Sinergi antarlembaga ini dinilai sangat krusial guna menjaga stabilitas sistem keuangan nasional dan memberikan dukungan penuh terhadap kelancaran penyaluran kredit di masyarakat.
Di sektor pengendalian harga, Bank Indonesia bersama pemerintah juga menaruh perhatian khusus pada inflasi pangan. Langkah strategis yang diambil adalah dengan terus memperkuat Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Strategis (GPIPS). Program ini merupakan wujud transformasi dari inisiatif sebelumnya yang dikenal sebagai Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Fokus utama dari GPIPS mencakup upaya peningkatan produktivitas, penguatan jalur distribusi pangan, serta pengembangan berbagai kemitraan. Seluruh langkah ini dirancang untuk menjaga stabilitas harga di pasaran sekaligus mendukung terciptanya ketahanan pangan nasional yang tangguh.
