Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan parlemen siap memberi dukungan terhadap wacana penggabungan Badan Geologi dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Kendati demikian, DPR meminta rencana tersebut dikaji secara matang terlebih dahulu sebelum diputuskan.
Rencana integrasi kedua institusi tersebut mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan penggabungan Badan Geologi dengan BMKG guna memperkuat pemantauan potensi bencana di seluruh wilayah Tanah Air.
Menanggapi pertimbangan tersebut, Puan menilai perlunya telaah mendalam karena karakteristik kerja kedua lembaga memiliki perbedaan mandat yang cukup mendasar.
"Kami meminta itu untuk dikaji dulu apakah itu diperlukan, karena penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda," ujar Puan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Cegah Karhutla, BB TNBTS Setop Seluruh Izin Syuting di Kawasan Bromo
Puan menambahkan, pembahasan terkait rencana presiden tersebut nantinya akan dilakukan DPR melalui komisi maupun alat kelengkapan dewan (AKD) terkait.
Pergeseran Anggaran dan Penguatan Mitigasi
Wacana integrasi kelembagaan ini hadir di tengah sorotan terhadap arah kebijakan pembiayaan mitigasi bencana nasional. Dalam rapat penanganan bencana pada Senin (7/9), Presiden Prabowo menegaskan pentingnya menaikkan alokasi anggaran penanggulangan risiko alam secara signifikan karena Indonesia berada di jalur cincin api (ring of fire).
Dorongan penguatan anggaran tersebut menjadi perhatian penting mengingat adanya penurunan alokasi pada lembaga teknis sebelumnya. Dalam Rancangan APBN 2026, anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tercatat sebesar Rp 491 miliar, menyusut drastis dibandingkan alokasi APBN 2025 yang mencapai Rp 2,01 triliun.
Pemerintah Bahas RUU Satu Data Indonesia, Wujudkan Data Terpadu
Menyikapi kebutuhan perlindungan kawasan rawan bencana, Puan memastikan DPR siap memberikan dukungan anggaran bagi mitigasi dan penanganan kedaruratan. Namun, ia mengingatkan agar setiap penyesuaian alokasi maupun penataan kelembagaan benar-benar menghasilkan efektivitas kerja yang optimal di lapangan.
"Namun manfaatnya harus lebih baik daripada sebelumnya," tegas Puan.
Ia menegaskan bahwa setiap langkah antisipasi dan kesiapsiagaan kebencanaan ke depan harus senantiasa menempatkan prioritas tertinggi pada keselamatan masyarakat.
