Pemberian bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengacu pada satu basis data tunggal. Merujuk Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 3 Tahun 2021, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan data induk yang memuat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial, serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
Pendaftaran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS untuk bansos daerah menjadi pintu masuk wajib bagi warga yang membutuhkan perlindungan sosial. Basis data nasional ini digunakan pemerintah untuk menetapkan penerima berbagai program bantuan, mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, hingga bantuan sosial khusus lansia dan penyandang disabilitas.
Jalur Pengajuan DTKS secara Online dan Offline
Pemerintah menyediakan dua mekanisme pengajuan usulan data kesejahteraan sosial agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara cuma-cuma tanpa dipungut biaya.
Penyaluran Bansos PKH dan BPNT Triwulan III 2026 Dimulai, Simak Cara Cek Penerima dan Mekanismenya
Pengajuan Online Lewat Aplikasi Resmi Kementerian Sosial memfasilitasi pendaftaran secara mandiri menggunakan ponsel pintar melalui Aplikasi Cek Bansos. Pengguna membuat akun pada aplikasi tersebut dan menunggu proses verifikasi sistem dari Kemensos, yang umumnya berlangsung antara 1x24 jam hingga beberapa hari kerja sebelum fitur pengajuan usulan dapat digunakan secara penuh.
Pengajuan Offline di Kantor Desa atau Kelurahan Masyarakat yang tidak memiliki gawai atau akses internet dapat menempuh jalur luring. Pendaftaran dilakukan dengan membawa dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) ke kantor desa atau kelurahan setempat untuk didaftarkan oleh aparat desa.
Di tingkat daerah, jadwal pembukaan pendaftaran dapat diatur melalui regulasi pemerintah setempat. Sebagai contoh, Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 2 Tahun 2022 mengatur bahwa pelaksanaan pendaftaran DTKS di wilayah DKI Jakarta diselenggarakan sebanyak empat kali dalam setahun.
Mekanisme Verifikasi dan Pengesahan Usulan
Usulan nama yang masuk, baik dari jalur aplikasi maupun pendaftaran langsung di kantor kelurahan, tidak langsung terdaftar secara otomatis ke dalam basis data pusat. Proses penetapan harus melewati beberapa tahapan berjenjang:
- Aparat desa atau kelurahan melakukan verifikasi dan validasi kelayakan kondisi sosial ekonomi calon penerima secara faktual di lapangan, yang umumnya dirumuskan melalui forum Musyawarah Desa (Musdes).
- Hasil validasi data dari tingkat kelurahan diteruskan ke tingkat pemerintah daerah untuk disahkan oleh kepala daerah, yakni Bupati atau Wali Kota.
- Data yang telah disahkan bupati atau wali kota dikirimkan kembali kepada Kementerian Sosial untuk ditetapkan secara resmi masuk ke dalam DTKS.
Faktor Penentu Penyaluran Bantuan dan Kendala Data
Masuknya nama warga ke dalam DTKS merupakan syarat mutlak, namun hal tersebut tidak otomatis menjamin diterimanya pencairan bantuan sosial secara langsung. Penyaluran bantuan riil tetap bergantung pada evaluasi kelayakan berkala, ketersediaan alokasi anggaran pemerintah, dan batas kuota penerima di masing-masing wilayah.
Mekanisme Pencairan Program Indonesia Pintar PIP Kemendikbudristek dan Tahapan Verifikasinya
Setiap daerah memiliki batas kuota penerima bantuan yang disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi setempat. Apabila kuota bansos pada suatu wilayah telah terisi penuh, penambahan nama penerima baru belum dapat diproses untuk sementara waktu meskipun pemohon dinilai memenuhi kriteria kelayakan.
Selain faktor kuota, keabsahan administrasi kependudukan menjadi penentu utama. Sistem DTKS terintegrasi langsung dengan data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Jika terjadi ketidaksesuaian nomor identitas atau data KTP/KK, sistem penarikan data calon penerima bansos dapat mengalami kegagalan. Masyarakat dapat memantau status kepesertaan dan penetapan bantuan sosial secara berkala melalui Aplikasi Cek Bansos.
