Mekanisme Pengujian Penyitaan Aset Sebelum Sidang dalam RUU Perampasan Aset

Mengapa mekanisme pengujian ini tidak sebaiknya menggunakan konsep praperadilan KUHAP?

Penggunaan konsep praperadilan yang ada dalam KUHAP dinilai kurang tepat untuk diterapkan pada kasus perampasan aset sebelum sidang pokok perkara. Gus Falah berpendapat bahwa karakteristik perampasan aset memerlukan instrumen hukum yang lebih spesifik. Oleh karena itu, konsep pra-judicial yang dirancang khusus dalam RUU Perampasan Aset dipandang lebih mampu mengakomodasi kebutuhan penegakan hukum sekaligus melindungi hak warga negara secara adil. Sebagai aturan yang bersifat lex specialis terhadap KUHAP baru, mekanisme ini akan memiliki landasan hukum yang lebih kuat dan fokus pada aspek penyelamatan serta penyitaan aset tanpa terikat prosedur praperadilan umum yang dinilai kurang relevan.

Baca Juga

Komisi III Bantah Adanya Surpres Pergantian Kapolri

Bagaimana usulan ini melindungi hak asasi manusia dan hak milik pribadi sesuai konstitusi?

Dalam keterangannya yang dikutip dari dpr.go.id di Jakarta, Gus Falah menjelaskan bahwa pengujian proses perampasan aset, baik dari aspek formalitas maupun materil, sangat dibutuhkan. Hal ini bertujuan untuk menjawab tuntutan hukum, keadilan, kepastian, serta perlindungan hak asasi manusia yang telah diatur secara tegas dalam konstitusi Indonesia. Gus Falah merujuk langsung pada ketentuan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang menjamin hak milik pribadi dan perlindungan harta benda. Dengan adanya pengujian formal dan materil yang ketat, negara memastikan tindakan penyitaan aset sebelum sidang tidak melanggar hak-hak dasar warga negara yang dilindungi oleh undang-undang dasar.

Apa saja syarat yang harus dirumuskan dalam mekanisme pengujian baru ini?

Agar mekanisme ini tidak disalahgunakan dan tetap berjalan efektif, syarat formil dan materiil untuk mengajukan pengujian harus dirumuskan secara ketat oleh pembuat undang-undang. Selain merumuskan syarat pengajuan yang ketat, regulasi ini juga harus menyertakan batas waktu penyelesaian perkara yang jelas. Batasan waktu yang tegas ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi pemilik aset maupun bagi aparat penegak hukum, sehingga proses penyitaan tidak terkatung-katung tanpa kejelasan status hukum yang pasti.

Baca Juga

Faktor Musiman Jadi Pendorong Utama Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kuartal II 2026

Bagaimana status hukum dari putusan pengujian pra-judicial ini nantinya?

Salah satu tantangan besar bagi pembuat undang-undang dalam menyusun RUU Perampasan Aset adalah menentukan status hukum dari putusan pengujian tersebut. Menurut Gus Falah, legislator dan pemerintah harus memutuskan apakah putusan dari mekanisme pengujian ini akan bersifat final dan mengikat (final and binding), ataukah membuka peluang bagi upaya hukum lain. Opsi lain yang diusulkan adalah memberikan ruang untuk pemeriksaan terakhir di tingkat Mahkamah Agung. Keputusan mengenai status putusan ini akan sangat menentukan bagaimana prosedur perampasan aset dijalankan secara berkepastian hukum di Indonesia.

Siapa saja pihak yang terlibat dalam perumusan aturan ini di DPR RI?

Pembahasan mengenai mekanisme penyitaan aset ini berada di bawah wewenang Komisi III DPR RI, komisi yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan. Nasyirul Falah Amru selaku anggota komisi tersebut aktif menyuarakan masukan ini agar pembahasan RUU Perampasan Aset dapat menghasilkan produk hukum yang komprehensif. Sebagai representasi dari Fraksi PDI Perjuangan, usulan Gus Falah ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan mendalam bagi para perumus undang-undang di parlemen guna melahirkan regulasi yang seimbang antara pemberantasan kejahatan ekonomi dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap