Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan bantuan sosial reguler melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Penyaluran ini ditujukan langsung kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Pemahaman mengenai jadwal dan mekanisme pencairan bansos PKH dan BPNT Tahap 1 Kemensos mempermudah masyarakat dalam memastikan hak serta tata cara pengambilan bantuan secara tepat waktu.
Jadwal Penyaluran Tahap 1 dan Siklus Bantuan Kemensos
Penyaluran PKH dan BPNT dirancang dalam empat tahapan sepanjang tahun kalender, mengikuti skema triwulanan:
- Tahap 1: Januari hingga Maret
- Tahap 2: April hingga Juni
- Tahap 3: Juli hingga September
- Tahap 4: Oktober hingga Desember
Pencairan Tahap 1 berlangsung pada rentang Januari hingga Maret. Penyaluran dana dilakukan secara bertahap kepada para penerima di berbagai daerah, sehingga tanggal efektif masuknya dana ke rekening atau jadwal pengambilan tunai dapat bervariasi antarwilayah.
Mekanisme Penyaluran Bantuan Langsung Tunai BLT Mitigasi Risiko Pangan dan Status Terbarunya
Mekanisme Penyaluran Melalui Bank Himbara dan PT Pos Indonesia
Kemensos menetapkan dua saluran utama distribusi bantuan berdasarkan kondisi geografis dan profil penerima manfaat:
1. Bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) Penyaluran melalui bank mitra seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BSI umumnya ditujukan bagi KPM yang telah memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Dana bantuan langsung ditransfer ke rekening masing-masing KPM.
2. PT Pos Indonesia Distribusi melalui kantor pos atau petugas pos difokuskan untuk menjangkau KPM di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), lansia, serta penyandang disabilitas. Skema ini memastikan kelompok rentan yang memiliki keterbatasan akses perbankan tetap menerima hak bantuan sosial mereka.
Rincian Besaran Dana PKH dan Saldo Elektronik BPNT
Kedua program memiliki ketentuan nominal dan bentuk penyaluran yang berbeda:
Komponen dan Nominal Program Keluarga Harapan (PKH) PKH memberikan bantuan tunai bersyarat dengan alokasi tahunan yang disesuaikan dengan kategori penerima dalam keluarga: - Ibu hamil/nifas: Rp3.000.000 per tahun - Anak usia dini (0–6 tahun): Rp3.000.000 per tahun - Lansia (usia 60 tahun ke atas): Rp2.400.000 per tahun - Penyandang disabilitas berat: Rp2.400.000 per tahun
Mekanisme dan Ketentuan Saldo BPNT Bantuan Pangan Non Tunai bernilai Rp200.000 per bulan per KPM. Apabila disalurkan per triwulan (Tahap 1), total bantuan yang diterima mencapai Rp600.000.
Berbeda dengan PKH, BPNT tidak dicairkan dalam bentuk uang tunai, melainkan dialokasikan sebagai saldo elektronik. Saldo tersebut wajib dibelanjakan untuk komoditas bahan pangan pokok di merchant rekanan atau e-Warong KUBE PKH. KPM perlu memperhatikan bahwa sisa saldo BPNT pada bulan berjalan akan hangus jika tidak digunakan sampai akhir bulan.
Kriteria Kelayakan dan Golongan yang Dikecualikan
Pelaksanaan program berlandaskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan. Agar terdaftar secara sah sebagai penerima, KPM harus memenuhi kriteria berikut:
Syarat dan Cara Daftar DTKS Secara Online Melalui Aplikasi Cek Bansos Kemensos
- Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) valid dan padan di data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
- Terdaftar di DTKS/DTSEN sebagai keluarga miskin atau rentan miskin, khususnya masuk dalam kategori Desil 1 hingga Desil 4.
Sebaliknya, status kepesertaan tidak dapat diberikan kepada kelompok berikut: - Aparatur Sipil Negara (ASN) - Anggota TNI dan Polri - Pegawai BUMN - Individu atau keluarga dengan penghasilan tetap di atas Upah Minimum Regional (UMR)
Cara Cek Status Penerima dan Pemanfaatan Fitur Usul Sanggah
Masyarakat dapat melakukan verifikasi mandiri untuk memeriksa status kepesertaan bansos PKH dan BPNT secara daring melalui situs resmi Kemensos:
- Akses peramban dan buka laman https://cekbansos.kemensos.go.id.
- Masukkan data wilayah penerima manfaat (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan).
- Ketik nama lengkap penerima sesuai dengan data e-KTP.
- Masukkan kode verifikasi yang muncul pada layar, lalu klik tombol pencarian data.
Bagi warga yang memenuhi kriteria prasejahtera namun belum terdata, atau warga yang ingin melaporkan ketidaktepatan sasaran bantuan di lingkungannya, Kemensos menyediakan fitur usul dan sanggah melalui aplikasi mobile Cek Bansos. Layanan partisipatif ini memungkinkan pembaruan data secara berkala agar distribusi bantuan tetap tepat sasaran.
