Cara Memahami Aturan Harga dan Ketersediaan Biosolar B50 di SPBU Pertamina

Langkah pertama untuk beradaptasi dengan kebijakan baru ini adalah memantau secara aktif ketersediaan Biosolar B50 di jaringan stasiun pengisian bahan bakar terdekat. Sejak implementasi awal dimulai pada 1 Juli 2026, PT Pertamina Patra Niaga mencatat bahwa sebanyak 82 persen SPBU Pertamina telah menyalurkan Biosolar B50 kepada masyarakat. Menurut keterangan dari Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Taufik Aditiyawarman, pasokan bahan bakar campuran minyak sawit ini ditargetkan dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara penuh. Pihaknya memproyeksikan ketersediaan Biosolar B50 akan mencapai 100 persen pada bulan September mendatang. Konsumen dan pelaku usaha dapat langsung mendatangi jaringan SPBU Pertamina untuk memastikan apakah pasokan Biosolar B50 sudah tersedia untuk memenuhi kebutuhan kendaraan maupun operasional harian di wilayah mereka.

Langkah kedua adalah memahami secara rinci struktur harga Biosolar B50 yang berlaku bagi konsumen rumah tangga maupun sektor industri. Untuk kategori Biosolar bersubsidi yang dialokasikan khusus bagi konsumsi domestik, pemerintah menetapkan bahwa harganya pada dasarnya sama dengan harga bahan bakar Solar subsidi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Harga Biosolar B50 bersubsidi tetap dibanderol sebesar Rp6.800 per liter. Ketetapan harga subsidi yang tidak berubah ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat yang masih membutuhkan bantuan energi dari negara. Sementara itu, untuk Biosolar B50 kategori non-subsidi, penetapan harga akan ditentukan secara mandiri oleh masing-masing badan usaha penyalur. Harga tersebut harus mengacu pada formula resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Baca Juga

Daftar Harga BBM Resmi di SPBU Pertamina, BP, Shell, dan VIVO

Langkah ketiga adalah mencermati komponen-komponen utama pembentuk harga keekonomian Biosolar B50 non-subsidi. Harga keekonomian bahan bakar ini dihitung berdasarkan perpaduan antara harga keekonomian minyak Solar konvensional dan harga biodiesel atau FAME. Saat ini, harga keekonomian minyak Solar di pasaran berada di kisaran Rp19.000 hingga Rp21.000 per liter. Di sisi lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah resmi menetapkan Harga Indeks Pasar (HIP) biodiesel untuk periode Juli 2026 sebesar Rp14.562 per liter, yang nantinya akan ditambah dengan biaya ongkos angkut. Besaran ongkos angkut tersebut tidak ditentukan secara sembarangan, melainkan diatur secara resmi dengan mengikuti Keputusan Menteri ESDM Nomor 290.K/EK.05/MEM.E/2025.

Untuk memahami lebih dalam, langkah keempat adalah mengetahui indikator pasar yang memengaruhi penetapan HIP biodiesel tersebut. Penetapan harga ini dipengaruhi oleh beberapa indikator yang tercatat pada periode 25 Mei hingga 24 Juni 2026. Indikator utama tersebut meliputi rata-rata harga minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) KPB yang tercatat sebesar Rp15.217 per kilogram. Selain itu, perhitungan formula harga juga menggunakan nilai konversi bahan baku biodiesel yang ditetapkan sebesar 85 dolar AS per metrik ton, dan faktor konversi dari satuan kilogram ke liter sebesar 870 kg/m3. Perhitungan ini juga mengacu pada rata-rata kurs tengah Bank Indonesia yang berada di angka Rp17.895 per dolar AS untuk periode yang sama. Dengan mencermati komponen-komponen indikator ini, para pelaku usaha dapat memproyeksikan fluktuasi harga Biosolar non-subsidi di masa mendatang secara lebih akurat.

Baca Juga

Panduan Larangan Pemutusan Hubungan Kerja PPPK di Daerah dan Solusi Pemenuhan Anggaran

Langkah terakhir adalah memastikan kesesuaian dan kewajiban penggunaan Biosolar B50 pada sektor usaha yang Anda jalankan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pencampuran FAME sebesar 50 persen pada minyak Solar ini berlaku secara luas di berbagai sektor, termasuk untuk penggunaan bahan bakar non-subsidi. Sektor-sektor yang diwajibkan menggunakan bahan bakar Biosolar B50 ini meliputi industri pertambangan, sektor pertanian, perikanan dan kelautan, transportasi perkeretaapian, hingga moda transportasi laut. Dengan mematuhi ketentuan di masing-masing sektor ini, para pelaku industri tidak hanya menjaga kelancaran operasional bisnis mereka, tetapi juga berkontribusi langsung pada program kedaulatan energi nasional dan upaya penurunan emisi karbon di Indonesia.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap