Anggaran perlindungan sosial diproyeksikan meningkat sebesar 8,6 persen menjadi Rp508,2 triliun untuk menjaga daya beli sekitar 100 juta keluarga rentan di Indonesia. Melalui alokasi tersebut, Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan berbagai program bantuan sosial reguler tetap berjalan pada 2026. Akses terhadap program-program bantuan pemerintah ini bertumpu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis data utama penerima manfaat.
Memahami syarat dan mekanisme pendaftaran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS Kemensos menjadi langkah penting bagi keluarga yang membutuhkan jaring pengaman sosial dari negara.
Kategori Program dan Syarat Kelayakan Penerima
Bantuan yang disalurkan melalui basis data DTKS terbagi ke dalam beberapa program dengan kriteria penerima yang spesifik:
1. Program Keluarga Harapan (PKH): Ditargetkan menjangkau sekitar 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Kategori dan besaran bantuan mencakup: - Ibu hamil dan anak usia dini: Rp750.000 per tahap (total Rp3.000.000 per tahun). - Pendidikan SD/sederajat: Rp225.000 per tahap (total Rp900.000 per tahun). - Pendidikan SMP/sederajat: Rp375.000 per tahap (total Rp1.500.000 per tahun). - Pendidikan SMA/sederajat: Rp500.000 per tahap (total Rp2.000.000 per tahun). - Penyandang disabilitas berat dan lanjut usia: Rp600.000 per tahap (total Rp2.400.000 per tahun). 1. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT): Bantuan berupa saldo elektronik Rp200.000 per bulan untuk pemenuhan pangan pokok seperti beras dan telur melalui e-warong atau agen resmi, yang kerap dicairkan sekaligus sebesar Rp600.000 per tiga bulan. 1. Program Indonesia Pintar (PIP): Bantuan pendidikan bagi peserta didik dengan rincian maksimal Rp450.000 per tahun untuk SD/SDLB/Paket A, Rp750.000 per tahun untuk SMP/SMPLB/Paket B, dan Rp1.800.000 per tahun untuk SMA/SMALB/Paket C. 1. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN): Subsidi penuh iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp42.000 per bulan bagi warga miskin.
Pendaftaran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS untuk Bansos Daerah, Ketentuan, Jalur Pengajuan, dan Verifikasi
Kemensos juga mendorong KPM pada usia produktif antara 18 hingga 59 tahun untuk terlibat dalam pelatihan kerja dan program pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kemandirian finansial.
Tahapan dan Mekanisme Pendaftaran DTKS
Penetapan sebagai penerima bansos tidak berlangsung secara instan melalui aplikasi. Pendaftaran memerlukan proses administrasi dan verifikasi faktual berjenjang:
1. Pengajuan Usulan Melalui Perangkat Lingkungan Calon penerima membawa dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) ke pengurus RT/RW atau kantor kelurahan/desa setempat untuk diusulkan ke dalam musyawarah kelurahan atau desa.
2. Penerusan Berkas ke Dinas Sosial Data usulan dari tingkat desa/kelurahan diverifikasi dan dihimpun untuk kemudian diserahkan secara resmi ke Dinas Sosial di tingkat kabupaten atau kota.
3. Verifikasi dan Survei Lapangan Petugas dari Dinas Sosial kabupaten/kota melakukan survei langsung ke lapangan guna menilai kelayakan kondisi ekonomi calon penerima secara objektif.
4. Pemanfaatan Fitur Usul Sanggah di Aplikasi Masyarakat juga dapat memanfaatkan fitur Usul Sanggah pada aplikasi resmi Cek Bansos di perangkat seluler. Fitur ini memungkinkan warga mendaftarkan diri sendiri atau mengusulkan tetangga yang dinilai layak namun belum tersentuh bantuan sosial.
Mekanisme Pengecekan Status dan Jadwal Pencairan
Untuk memastikan status kepesertaan dalam DTKS, masyarakat dapat melakukan pengecekan melalui dua jalur:
Penyaluran Bansos PKH dan BPNT Triwulan III 2026 Dimulai, Simak Cara Cek Penerima dan Mekanismenya
- Pengecekan Daring: Kunjungi laman resmi cekbansos.kemensos.go.id atau masuk ke aplikasi Cek Bansos dengan mengisi data wilayah dan nama sesuai KTP.
- Pengecekan Luring: Warga yang tidak memiliki akses internet dapat mendatangi kantor Dinas Sosial terdekat dengan membawa KTP dan KK, atau menghubungi perangkat RT/RW dan kantor desa setempat.
Penyaluran bantuan reguler seperti PKH dan BPNT umumnya dibagi ke dalam empat tahap pencairan sepanjang tahun:
- Tahap 1: Januari, Februari, Maret
- Tahap 2: April, Mei, Juni
- Tahap 3: Juli, Agustus, September
- Tahap 4: Oktober, November, Desember
Ketentuan Evaluasi Kepesertaan dan Program yang Berakhir
Kemensos memberlakukan evaluasi ketat terhadap penerima manfaat reguler (PKH dan BPNT) yang telah menerima bantuan selama lima tahun berturut-turut. Apabila keluarga tersebut dinilai telah mampu secara ekonomi, status kepesertaan akan dihentikan dan dialihkan kepada keluarga lain yang lebih membutuhkan. Aturan pembatasan durasi ini tidak berlaku bagi kategori lanjut usia dan penyandang disabilitas berat.
Sementara itu, skema bantuan darurat seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Rakyat atau BLT Mitigasi Risiko Pangan dipastikan tidak dilanjutkan pada 2026 karena program tersebut merupakan stimulus sementara yang targetnya telah tercapai.
