Pemberlakuan transaksi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kini mewajibkan kepemilikan kode identifikasi digital bagi para pemilik kendaraan. PT Pertamina Patra Niaga secara bertahap menetapkan pembelian BBM jenis Pertalite dan Solar bersubsidi harus menunjukkan QR Code atau kode batang yang terverifikasi di sistem MyPertamina.
Kebijakan ini dimulai melalui pendaftaran Tahap 1 yang difokuskan pada pengguna kendaraan roda empat (mobil). Wilayah yang masuk dalam gelombang pertama ini mencakup Pulau Jawa, Madura, dan Bali, serta sebagian daerah lain seperti Kepulauan Riau (Kepri), Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur. Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, menyampaikan bahwa pengguna kendaraan di wilayah tahap 1 diharapkan telah merampungkan pendaftaran sebelum akhir Agustus.
Ketentuan dan Berkas Pendaftaran Subsidi Tepat
Untuk mendapatkan akses pembelian Pertalite maupun Solar subsidi, pemilik kendaraan roda empat diwajibkan melakukan registrasi data secara mandiri. Proses registrasi tidak dipungut biaya dan dilakukan secara daring melalui peramban web.
Konsumen perlu menyiapkan sejumlah informasi utama sebelum mengakses laman resmi subsiditepat.mypertamina.id, antara lain:
- Data diri lengkap sesuai identitas kependudukan pemilik kendaraan.
- Data spesifikasi kendaraan yang didaftarkan, termasuk nomor polisi dan dokumen STNK yang sah.
- Dokumen pendukung lain yang diminta pada portal pendaftaran untuk proses pencocokan identitas fisik kendaraan.
Seluruh data yang diunggah akan melalui proses verifikasi oleh sistem sebelum status pendaftaran dinyatakan diterima dan kode batang diterbitkan.
Identitas Kependudukan Digital IKD Kemendagri, Syarat, Prosedur Aktivasi, dan Ketentuan Layanan
Prosedur Penggunaan dan Aktivasi QR Code di SPBU
Setelah pengajuan data disetujui, konsumen akan memperoleh kode QR unik yang terhubung langsung dengan nomor polisi kendaraan. Pertamina Patra Niaga memberikan fleksibilitas operasional bagi pengemudi saat bertransaksi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Heppy Wulansari menjelaskan bahwa mekanisme ini dirancang agar tidak menyulitkan masyarakat di lapangan. Konsumen tidak diwajibkan mengunduh aplikasi MyPertamina ke ponsel cerdas atau membawa gawai saat mengisi bahan bakar. Kode QR yang sudah terbit dapat dicetak dalam bentuk fisik di kertas dan ditunjukkan langsung kepada petugas SPBU saat pengisian BBM berlangsung.
Kendala Lapangan dan Solusi Aktivasi Ulang
Implementasi digitalisasi subsidi BBM di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan teknis bagi sebagian pengguna jalan dan operator transportasi. Berdasarkan evaluasi layanan pada kelompok pengemudi di wilayah regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara, Pertamina mencatat beberapa kendala transaksi yang dialami konsumen.
Sebagai contoh, dari 119 kendaraan yang mengajukan pendaftaran ulang untuk pengaktifan kembali QR code di Jawa Timur, sebanyak 73,1 persen (87 kendaraan) berhasil menyelesaikan verifikasi. Sementara itu, 26,9 persen atau 32 kendaraan sempat terkendala. Permasalahan utama yang ditemukan meliputi:
Pemerintah Siapkan Regulasi Implementasi Penuh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi UU PDP
- Nomor polisi kendaraan yang belum tercatat atau salah input di database.
- Berkas QR code yang tidak sengaja terhapus oleh pemilik akun.
- Kebutuhan revisi data spesifikasi kendaraan yang belum sesuai dengan dokumen fisik.
Untuk menangani hambatan tersebut, Pertamina menyiagakan 147 titik layanan bantuan (helpdesk) di berbagai wilayah Jawa Timur guna membantu pengemudi yang mengalami masalah aktivasi dan transaksi.
Di samping penanganan berkas, sistem transaksi MyPertamina juga dilengkapi pemantauan anomali. Sistem secara otomatis mendeteksi pola pembelian yang mencurigakan, seperti pengisian BBM subsidi dalam volume besar dalam waktu berdekatan atau transaksi berulang di beberapa SPBU berbeda dalam rentang waktu yang sangat singkat.
Rencana Penerapan Kode Dinamis oleh BPH Migas
Menghadapi potensi manipulasi data, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyiapkan pembaruan teknologi pada sistem kode subsidi tepat, khususnya bagi instansi dan korporasi swasta. Sistem QR Code yang saat ini bersifat statis direncanakan bertransisi menjadi sistem dinamis.
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengungkapkan bahwa perubahan ini ditujukan untuk menutup celah pemalsuan dan duplikasi data akibat penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan (AI). Modus pemalsuan dapat terjadi saat oknum memotret kendaraan lain, memanipulasi pelat nomor, hingga mencetak dokumen STNK tiruan untuk didaftarkan ke sistem MyPertamina. Melalui kode dinamis yang berubah secara berkala, pengawasan distribusi Pertalite dan Solar bersubsidi diharapkan menjadi jauh lebih akurat dan tepat sasaran.
