Banyak masyarakat bertanya mengenai langkah resmi mengurus dokumen kependudukan digital serta kepastian status KTP elektronik fisik setelah beralih ke aplikasi. Layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang disiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dirancang untuk memudahkan warga mengakses data kependudukan langsung dari telepon seluler, namun proses verifikasinya tetap membutuhkan tahapan validasi tatap muka.
Regulasi mengenai IKD tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2022. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) menempatkan IKD sebagai salah satu pilar utama infrastruktur digital publik nasional.
Prosedur dan Syarat Aktivasi IKD Kemendagri
Aplikasi IKD menyajikan identitas kependudukan dalam format digital lengkap dengan fitur kode QR untuk kebutuhan verifikasi tertentu. Kendati aplikasi dapat diunduh langsung ke ponsel pintar, proses aktivasi akun tidak bisa diselesaikan sepenuhnya secara mandiri dari rumah.
Warga perlu mendatangi petugas registrasi karena tahapan pendaftaran mensyaratkan verifikasi dan validasi ketat menggunakan teknologi pengenalan wajah (face recognition). Prosedur aktivasi mencakup beberapa langkah berikut:
- Mengunduh aplikasi resmi Identitas Kependudukan Digital pada telepon seluler.
- Mengisi data kependudukan awal yang diminta pada aplikasi.
- Mendatangi Kantor Dukcapil atau Kantor Kecamatan sesuai domisili.
- Melakukan verifikasi data serta pemindaian wajah (face recognition) di hadapan petugas Dukcapil.
- Menyelesaikan aktivasi kode QR yang dipindai bersama petugas untuk membuka akses penuh ke seluruh fitur dokumen kependudukan digital.
Status KTP-el Fisik dan Sifat Kepemilikan IKD
Direktur Jenderal Dukcapil Teguh Setyabudi menegaskan bahwa penggunaan KTP digital atau aktivasi IKD tidak bersifat wajib bagi seluruh masyarakat. Kehadiran IKD tidak membatalkan masa berlaku KTP-el fisik yang sudah dimiliki warga.
Syarat Pendaftaran dan Aktivasi QR Code MyPertamina Subsidi Tepat Pertalite bagi Pemilik Kendaraan
Pemerintah memposisikan IKD dan KTP-el fisik saling melengkapi. Kebijakan ini diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi sosiografis masyarakat, termasuk warga yang belum memiliki ponsel pintar maupun penduduk yang belum terbiasa mengoperasikan perangkat digital dalam kehidupan sehari-hari.
Di berbagai daerah, pemanfaatan IKD terus diperluas. Sebagai contoh, data kependudukan mencatat lebih dari 2 juta warga di DKI Jakarta telah berhasil melakukan aktivasi IKD pada perangkat mereka.
Keamanan Akses dan Peringatan Modus Penipuan
Ditjen Dukcapil mengingatkan masyarakat untuk selalu menggunakan kanal resmi saat memproses identitas kependudukan. Warga diimbau waspada dan tidak menyerahkan data pribadi, nomor induk kependudukan, maupun dokumen kependudukan lainnya kepada pihak-pihak tidak resmi yang menawarkan jasa aktivasi IKD melalui pesan pribadi atau media sosial.
Untuk menjamin perlindungan data masyarakat, penguatan keamanan sistem dilakukan secara bertahap, termasuk penerapan standar keamanan informasi ISO 27001 di tingkat pusat maupun daerah.
Pemerintah Siapkan Regulasi Implementasi Penuh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi UU PDP
Target Layanan Adminduk dan Infrastruktur Digital
Pemerintah memproyeksikan target operasional IKD dan layanan kependudukan secara terukur. Untuk tahun 2026, Kemendagri menargetkan aktivasi IKD mampu menjangkau 20 persen dari total penduduk wajib KTP.
Sejumlah indikator kinerja turut dipatok untuk tahun 2026, antara lain pencapaian Indeks Kualitas Layanan Adminduk sebesar 77 dengan target 275 kabupaten/kota berada dalam kategori 'Sangat Baik', penguatan Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA) di 15 daerah, serta penerbitan ratusan ribu dokumen kependudukan.
Langkah penguatan infrastruktur pendukung mencakup pembangunan Data Center Tier 3 di Kampus IPDN Jalan Ampera, Jakarta. Di samping kesiapan digital, ketersediaan layanan fisik tetap dijaga melalui pengadaan 22 juta keping blangko KTP-el serta pemenuhan 2 juta lisensi Automated Biometric Identification System (ABIS).
