Pemerintah menggulirkan program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari strategi memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi. Melalui penyediaan sekolah gratis dengan sistem berasrama, inisiatif ini dirancang untuk memberikan akses pendidikan sekaligus lingkungan belajar yang mendukung anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyatakan bahwa Sekolah Rakyat secara khusus dibuka untuk anak dari keluarga miskin berstatus desil 1 dan desil 2 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Anak-anak di luar kelompok sasaran tersebut tidak dapat mengikuti program ini. Pemerintah menetapkan desil 1 sebagai prioritas utama penerimaan siswa, sebelum kuota dibuka untuk desil 2 apabila daya tampung belum terpenuhi.
Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang menginginkan pemutusan transmisi kemiskinan dilakukan secara langsung lewat jalur pendidikan agar anak tidak mewarisi kondisi ekonomi orang tuanya. Saat ini, masih tercatat sekitar 4,1 juta anak yang belum memperoleh akses pendidikan di Indonesia. Sementara itu, kapasitas Sekolah Rakyat saat ini baru menampung 43 ribu siswa, dengan target perluasan hingga mencapai 1 juta siswa pada 2029.
Dentuman Keras & Kilatan Cahaya di Gorontalo, BMKG, Bukan Gempa
Kesiapan Lahan Pemerintah Daerah
Guna memperluas daya tampung dan mengejar target tersebut, pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah mempercepat penyediaan lahan untuk pembangunan unit sekolah baru.
Pemerintah Kabupaten Nias Barat telah menyiapkan lahan bersertifikat seluas 8,6 hektare di Simaeasi, Kecamatan Mandrehe. Bupati Nias Barat Eliyunus Waruwu mengonfirmasi kelayakan lahan tersebut setelah melewati pengecekan tim balai. Program ini dinilai penting bagi wilayah tersebut, mengingat tingkat kemiskinan di Nias Barat masih mencapai 22,47 persen dari total populasi sekitar 97.856 jiwa.
Bantuan 19 Ton Dikirim untuk Korban Gempa NTT
Kesiapan serupa dilakukan Pemerintah Kabupaten Grobogan dengan mengalokasikan lahan seluas 6,75 hektare di Kelurahan Kalongan, Kecamatan Purwodadi. Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan Anang Armunanto menjelaskan bahwa lahan tersebut berada di kawasan permukiman perkotaan yang strategis serta telah didukung akses layanan dasar perkantoran pemerintah kabupaten dan fasilitas rumah sakit.
