Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, kini berada pada konstruksi tahap dua. Tahap ini berfokus pada penyelesaian infrastruktur dasar, kompleks perkantoran lembaga negara trias politika, hunian vertikal, hingga fasilitas komersial pendukung.
Secara kronologis, desain kawasan legislatif dan yudikatif disahkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada akhir April 2026. Konstruksi fisik klaster yudikatif telah dimulai resmi sejak Desember 2025. Pembangunan kedua kawasan pemerintahan ini diproyeksikan selesai pada 2027 atau selambat-lambatnya pada semester I 2028 guna mendukung operasional penuh ibu kota baru.
Berikut adalah parameter teknis, capaian progres lapangan, serta rincian pembiayaan infrastruktur KIPP IKN berdasarkan data pemantauan berkala.
Rincian Biaya dan Ketentuan Paspor Elektronik 10 Tahun Ditjen Imigrasi
Zona Yudikatif
Kawasan yudikatif menempati lahan seluas sekitar 15 hektare di sebelah barat Istana Negara KIPP IKN, berhadapan langsung dengan arah kawasan legislatif. Total alokasi anggaran pembangunan pusat lembaga penegak hukum ini mencapai kisaran Rp3,1 triliun dengan target tuntas pada Desember 2027.
- Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY): Progres pembangunan fisik gabungan kedua gedung per 29 Juli 2026 mencapai 12,41 persen. Gedung MK dirancang memiliki luas lantai sekitar 44.691 meter persegi, mencakup ruang sidang pleno berkapasitas 400 orang, ruang rapat permusyawaratan hakim, serta ruang kerja kelembagaan.
- Fasilitas Kawasan: Selain Gedung MK dan KY, area ini mencakup Gedung Mahkamah Agung (MA), Plaza Keadilan, masjid kawasan, dan jaringan jalan.
- Rata-rata Gedung dan Jalan: Kemajuan rata-rata konstruksi gedung di zona yudikatif berada pada angka 11,8 persen. Sementara itu, pengerjaan jalan kawasan sepanjang 7,8 kilometer telah mencatatkan progres 27,6 persen.
Zona Legislatif
Kawasan legislatif dirancang menjadi pusat aktivitas perwakilan rakyat yang memuat lima gedung utama, yaitu Gedung MPR, Gedung DPR, Gedung DPD, dan Gedung Paripurna. Gedung Paripurna berfungsi sebagai pusat kegiatan utama dengan daya tampung mencapai 1.579 orang. Pembangunan klaster ini juga dilengkapi pengerjaan infrastruktur jalan kawasan sepanjang 3,7 kilometer.
Ketentuan Kebijakan Tapera Tabungan Perumahan Rakyat bagi Pekerja Swasta dan Mandiri
Alokasi APBN Periode 2025–2029
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikucurkan untuk periode 2025 hingga 2029 tercatat sebesar Rp48,8 triliun. Pendanaan ini terbagi ke dalam tiga kelompok kerja (batch):
- Batch 1 (Konektivitas dan Tata Ruang): Difokuskan pada peningkatan akses jalan sepanjang 12,1 kilometer di sub-wilayah KIPP 1B dan 1C, penataan kawasan Sepaku, serta penataan ruang terbuka hijau (RTH) guna mendukung aksesibilitas investasi.
- Batch 2 (Kawasan Legislatif dan Yudikatif): Dialokasikan untuk pembangunan gedung perkantoran klaster legislatif, yudikatif, dan infrastruktur penunjangnya. Rata-rata kemajuan fisik pada kelompok kerja ini telah mencapai 13,6 persen.
- Batch 3 (Hunian Vertikal Negara): Meliputi pembangunan menara hunian dinas vertikal bagi personel lembaga legislatif, yudikatif, dan aparatur sipil negara (ASN), dilengkapi sarana jalan serta penataan kawasan lingkungan.
Pendanaan KPBU dan Investasi Swasta
Selain anggaran pemerintah, progres pembangunan infrastruktur Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN ditopang oleh skema non-APBN untuk mengakselerasi fasilitas publik dan komersial:
- Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU): Mengantongi nilai proyek sebesar Rp134,22 triliun yang dialokasikan khusus untuk pembangunan kawasan hunian, jalan, serta saluran utilitas terpadu atau Multi-Utility Tunnel (MUT).
- Investasi Swasta Domestik dan Asing: Total komitmen investasi swasta mencapai Rp74,54 triliun untuk mendirikan hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, restoran, sarana olahraga, dan area rekreasi.
- Kemitraan Komersial Mancanegara: PT Dejem Nusantara Development asal Dubai menggarap proyek mal seluas 8 hektare senilai Rp4 triliun dan masjid wakaf seluas 2 hektare mulai 2027. PT Starbright International Investment dari China membangun 4 menara hunian serta komersial senilai Rp1,25 triliun. Sementara itu, konsorsium asal Korea Selatan melalui PT Dian Jaya Indonesia mengembangkan kawasan komersial modern yang terdiri atas 25 menara bertingkat.
