JOMBANG — Menghadapi berbagai sorotan publik terhadap jalannya pemerintahan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan keterbukaannya terhadap masukan dan evaluasi dari masyarakat. Dalam keterangannya kepada Majalah The Economist serta saat menghadiri penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Kepala Negara menegaskan bahwa setiap kritik akan selalu ditimbang berdasarkan fakta di lapangan.
Prabowo menyatakan bahwa kritik merupakan hal yang lumrah dalam pemerintahan, namun demokrasi yang sehat harus bermuara pada stabilitas serta kemajuan nyata, bukan justru memicu kelumpuhan sistemik. Menurutnya, pemerintah senantiasa membiasakan diri untuk menelaah setiap masukan dengan melihat realitas yang dihadapi rakyat biasa.
Penjelasan Struktur Kabinet dan Kebutuhan Koalisi
Menanggapi sorotan mengenai postur kabinet pemerintahan, Prabowo memberikan perbandingan dengan negara tetangga. Ia mencontohkan Timor Leste yang memiliki sekitar 1,1 juta penduduk namun didukung oleh 28 anggota kabinet. Sementara itu, Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan jumlah penduduk hampir menyentuh 300 juta jiwa.
Kondisi geografis dan demografis yang masif tersebut dinilai menuntut keterlibatan berbagai elemen. Di hadapan peserta muktamar di Jombang, ia menggarisbawahi pentingnya merangkul banyak pihak.
19 Perusahaan Penyebab Kebakaran Hutan Ditindak di Tujuh Provinsi
"Kita besar sekali. Dan karena demokrasi, saya harus berkoalisi," ujar Prabowo mengenai pentingnya membangun konsensus politik guna menjaga stabilitas jalannya roda pemerintahan.
Efisiensi Anggaran untuk Program Prioritas
Selain susunan pemerintahan, kritik publik turut menyasar besaran alokasi anggaran belanja untuk sejumlah program prioritas, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, hingga pembangunan perumahan rakyat.
Menjawab kekhawatiran fiskal tersebut, pemerintah menerapkan penghematan ketat dan realokasi anggaran. Langkah ini diambil bukan hanya untuk membiayai program langsung bagi masyarakat, melainkan juga untuk menutup potensi kebocoran anggaran negara akibat praktik korupsi.
Di sektor pangan dan kelautan, pemerintah juga memberlakukan jaminan pasar berupa skema off-take bagi hampir seluruh petani dan nelayan. Melalui kepastian serapan hasil panen ini, perputaran ekonomi diharapkan terkonsolidasi di dalam negeri dan menekan aliran kekayaan nasional yang selama ini banyak mengalir ke luar negeri.
Infografis, Gus Kikin, Kiai Entrepreneur Jadi Ketum PBNU
Transformasi Ekonomi dan Diplomasi Bebas Aktif
Prabowo memandang tren pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bertahan di kisaran 5 persen selama bertahun-tahun belum cukup untuk mengantarkan Indonesia masuk ke jajaran negara maju. Situasi ini mendorong percepatan sejumlah agenda transformasi, mulai dari MBG, Sekolah Rakyat, hilirisasi industri nasional, hingga pembentukan Danantara.
Pada saat yang sama, di panggung internasional, Indonesia tetap berpegang teguh pada prinsip politik luar negeri non-blok dan independen. Pemerintah menegaskan penolakannya untuk bergabung ke dalam pakta militer mana pun dengan memegang doktrin diplomasi bahwa seribu kawan terlalu sedikit, sedangkan satu lawan terlalu banyak.
Pemerintah menegaskan seluruh pandangan dan kritik yang datang akan dijawab melalui pembuktian di lapangan. Keberhasilan program dan kebijakan akan diukur berdasarkan hasil nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
