Polda Metro Jaya menetapkan 49 orang sebagai tersangka dalam kasus kerusuhan yang terjadi saat aksi unjuk rasa di kawasan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta. Penetapan status hukum ini dilakukan setelah pihak kepolisian menyelesaikan rangkaian pemeriksaan dan verifikasi terhadap ratusan orang yang diamankan usai aksi pada Kamis (27/8/2026).
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan bahwa dari total 49 tersangka, sebanyak 44 orang dewasa ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya. Sementara itu, lima tersangka lainnya merupakan anak yang berkonflik dengan hukum dan proses penanganannya diserahkan kepada Direktorat Reserse PPA serta TPPO.
Penetapan 49 tersangka ini merupakan hasil penyaringan dari 322 orang yang sebelumnya diamankan aparat kepolisian di sekitar lokasi kerusuhan. Dari total massa yang diperiksa, sebanyak 273 orang telah dipulangkan setelah menjalani proses klarifikasi dan verifikasi karena tidak memenuhi unsur pidana.
Daryono Gempa Pangalengan Bukan Pertanda Pasti Adanya Gempa Besar
Budi juga meluruskan kabar mengenai jumlah tersangka pembawa senjata tajam. Tiga orang yang kedapatan membawa senjata tajam merupakan bagian dari uraian peran dalam perkara yang sedang ditangani, bukan penambahan tersangka baru di luar total 49 orang yang sudah ditetapkan secara resmi.
Sebelumnya, pada Jumat (28/8/2026), Kombes Pol Iman Imannudin sempat menyampaikan rincian awal bahwa penyidik menetapkan 45 orang sebagai tersangka perusakan dan penganiayaan, serta tiga orang tersangka penyalahgunaan senjata tajam berdasarkan temuan alat bukti dan keterangan saksi di lokasi kejadian.
Pembagian Klaster Pemeriksaan Perkara
Dalam proses penyelidikan perkara unjuk rasa tersebut, penyidik Polda Metro Jaya membagi massa yang sempat diamankan ke dalam beberapa klaster.
Sebulan Gempa NTT, Warga Palue Masih Tinggal di Pengungsian
Klaster pertama mencakup 153 anak yang diserahkan kepada Subdit PPA dan TPPO Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan sesuai ketentuan perlindungan anak. Klaster kedua meliputi 91 orang dewasa yang diklasifikasikan sebagai perusuh biasa. Klaster ketiga berisikan 71 orang yang diduga terlibat langsung dalam aksi perusakan fasilitas umum dan tindakan penganiayaan setelah unjuk rasa berlangsung. Sementara klaster keempat terdiri atas tiga orang yang kedapatan membawa senjata tajam.
Selain klaster-klaster tersebut, pihak kepolisian kini masih mendalami kelompok lain yang diduga memiliki peran strategis di balik kerusuhan. Penyelidikan lanjutan difokuskan pada pihak yang diduga berperan sebagai penggerak aksi, penyandang dana, hingga pihak yang bertugas merekrut massa demi memicu kericuhan di kawasan parlemen.
