Pemerintah terus mempercepat pengerjaan fisik di Ibu Kota Nusantara (IKN) guna memastikan kesiapan kawasan sebagai pusat pemerintahan baru. Perkembangan pembangunan infrastruktur IKN Nusantara Kementerian PU dan Otorita IKN kini memasuki fase transisi strategis antara penyelesaian proyek lanjutan tahap awal dan dimulainya pembangunan klaster kelembagaan negara.
Langkah percepatan ini berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Kebijakan tersebut menegaskan arah dukungan penuh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto agar IKN benar-benar siap beroperasi secara bertahap hingga target pemanfaatan penuh pada 2028.
Komitmen Kementerian PU dan Otorita IKN
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan komitmen pemerintah dalam melanjutkan proyek ibu kota baru saat melakukan kunjungan kerja perdananya ke IKN pada Selasa, 13 Januari 2025. Kementerian PU menjalin koordinasi intensif dengan Otorita IKN yang dipimpin Basuki Hadimuljono untuk memastikan infrastruktur dasar tuntas tepat waktu.
Fokus utama koordinasi Kementerian PU mencakup percepatan penyelesaian jalan tol, bendungan, jaringan air minum, hingga sistem perpipaan. Dukungan infrastruktur ini disiapkan guna meyakinkan para investor sekaligus menjamin keandalan utilitas dasar bagi fasilitas pemerintahan yang mulai aktif beroperasi.
Badan Gizi Nasional Rilis Petunjuk Teknis Baru Program Makan Bergizi Gratis 2026
Capaian Tahap I dan Proyek Lanjutan 2025
Pada Tahap I (2022–2024), pembangunan IKN telah merealisasikan sejumlah infrastruktur vital. Kawasan ini telah dilengkapi Istana Garuda, gedung kantor pemerintahan, hunian ASN dan menteri, rumah sakit, hotel, serta bandara VVIP yang dibangun dengan standar Bangunan Gedung Hijau (BGH) dan Bangunan Gedung Cerdas (BGC).
Memasuki 2025, sejumlah proyek tahun jamak (multiyears) dari Tahap I tetap berjalan dengan target penyelesaian pada akhir 2025, meliputi: - Istana Wakil Presiden - Masjid Negara dan tempat ibadah lainnya - Lanjutan pembangunan hunian ASN - Jalan Tol Balikpapan–IKN dan penyempurnaan fasilitas bandara IKN
Kemajuan ini turut mendapat apresiasi dari Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani usai menerima pemaparan dari Kepala Otorita IKN. Menurutnya, lompatan pembangunan fisik IKN menunjukkan perkembangan signifikan dibanding tahun sebelumnya.
Evaluasi dan Penambahan Operasional LRT Jabodebek, Jadwal, Jalur, serta Prosedur Penanganan Kendala
Rencana Tahap II 2025–2028 dan Penataan ASN
Pelaksanaan pembangunan Tahap II (2025–2028) kini mulai diarahkan pada kawasan legislatif dan yudikatif yang telah mengantongi persetujuan Presiden. Rencana ini mencakup pembangunan gedung parlemen serta fasilitas apartemen dan hunian tapak bagi sekitar 732 anggota MPR. Selain itu, agenda tahap ini mencakup penguatan konektivitas, perluasan ruang terbuka hijau (RTH), penataan kawasan Sepaku, dan investasi sektor pendidikan.
Dari sisi tata kelola birokrasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) menyesuaikan skema pemindahan kementerian/lembaga dan ASN menyusul terbentuknya Kabinet Merah Putih sejak Oktober 2024. Menteri PANRB Rini Widyantini telah menerbitkan surat edaran pada Januari 2025 sebagai tindak lanjut arah kebijakan IKN sebagai pusat pemerintahan politik nasional tahun 2028.
Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto menjelaskan bahwa proses pemindahan instansi disaring melalui tiga kriteria penapisan: pendefinisian peran strategis, keterlibatan dalam sistem pengambilan keputusan nasional serta pertahanan-keamanan, dan analisis risiko. Transformasi ini dirancang agar pemindahan ke IKN tidak hanya menjadi relokasi fisik gedung, melainkan pembaruan budaya kerja dan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi.
