Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bergerak memulihkan layanan belajar bagi siswa terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Upaya penanganan tidak hanya difokuskan pada perbaikan gedung yang rusak, melainkan juga pemulihan kondisi mental warga sekolah.
Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK) Kemendikdasmen, Saryadi, menyebutkan sebanyak 857 satuan pendidikan dengan 101.888 siswa teridentifikasi memerlukan pendampingan psikososial setelah bencana terjadi.
"Dukungan psikososial hingga saat ini telah diberikan di 75 sekolah dengan melibatkan sejumlah mitra," kata Saryadi, Senin (14/9).
Pendampingan Mental dan Penguatan Tenaga Pendidik
Guna memperluas jangkauan layanan psikososial, Kemendikdasmen menggandeng perguruan tinggi dan Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi). Program ini menyiapkan pelatihan terstruktur yang mencakup 120 fasilitator nasional serta 1.700 fasilitator daerah.
KPK OTT di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Jadi Penindakan Ke-20 Sepanjang 2026
Para fasilitator tersebut ditargetkan mendampingi sekitar 51.000 guru dan tenaga kependidikan di tujuh kabupaten terdampak di wilayah NTT, sehingga penanganan trauma siswa dapat berjalan berkelanjutan di tingkat lokal.
Alokasi Rp50 Miliar untuk Rehabilitasi Fisik
Dari sisi infrastruktur, pemerintah mengucurkan bantuan tahap pertama senilai Rp50 miliar untuk merehabilitasi 187 satuan pendidikan yang mengalami kerusakan fisik akibat guncangan gempa.
Kemendikdasmen saat ini masih merampungkan proses verifikasi dan validasi data kebutuhan di jenjang SD, SMP, dan SMA sebelum mencairkan bantuan tahap berikutnya. Langkah ini dibarengi dengan peninjauan ulang rencana rehabilitasi tahun 2026 agar alokasi pembangunan tepat sasaran sesuai tingkat kerusakan terkini di lapangan.
Kebakaran Bromo Dekati Permukiman, Petugas Buat Sekat Bakar
Saryadi menekankan pentingnya sinergi lintas pihak dalam memulihkan sektor pendidikan di daerah terdampak bencana tersebut.
"Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk bergotong royong memastikan hak pendidikan bagi anak-anak Flores tetap terpenuhi sekalipun kondisinya sulit," pungkas Saryadi.
