Mensesneg Tegaskan Belum Ada Rencana Reshuffle Kabinet Merah Putih

Kekosongan pada kursi jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamenimipas) sendiri sudah berlangsung selama beberapa waktu. Posisi strategis ini mulai kosong sejak bulan Juni 2026 yang lalu. Hal tersebut terjadi setelah pejabat sebelumnya, yakni Silmy Karim, ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan. Sejak penetapan status hukum oleh KPK tersebut, posisi Wamenimipas belum diisi kembali oleh pejabat baru.

Baca Juga

Langkah Pemerintah dan Aparat Keamanan Menyikapi Isu Demo Besar Agustus 2026

Sementara itu, untuk posisi Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), kekosongan jabatan terjadi setelah Sudaryono secara resmi dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) pada akhir Juli 2026. Sudaryono ditunjuk untuk menduduki jabatan Kepala BGN guna menggantikan posisi Nanik S. Deyang yang telah mengundurkan diri dari jabatan kepala lembaga tersebut. Setelah resmi dilantik menjadi Kepala BGN, Sudaryono juga telah memberikan konfirmasi secara tegas bahwa dirinya tidak lagi menduduki posisi sebagai Wamentan. Langkah ini diambil oleh Sudaryono demi menghindari terjadinya rangkap jabatan dalam struktur pemerintahan.

Meskipun saat ini belum ada rencana untuk melakukan reshuffle kabinet, Prasetyo Hadi menekankan bahwa evaluasi terhadap kinerja dari seluruh jajaran Kabinet Merah Putih akan tetap dilakukan secara berkelanjutan. Sebelumnya, saat memberikan keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada hari Selasa, 21 Juli 2026, Prasetyo sempat menjelaskan bahwa pelaksanaan proses evaluasi ataupun pengawasan terhadap kinerja para menteri dan wakil menteri tidak selalu secara otomatis berujung pada adanya keputusan reshuffle kabinet.

Baca Juga

Wacana Pilkada Tanpa Wakil Kepala Daerah Tuai Respons Beragam di DPR

Evaluasi yang dilakukan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini memiliki sejumlah parameter penilaian yang jelas. Proses pemantauan dan penilaian terhadap jalannya kabinet dilakukan melalui koordinasi yang intensif, pemantauan secara langsung, serta pemberian masukan yang dilakukan secara berkala. Dalam melakukan evaluasi ini, aspek yang dinilai tidak hanya terbatas pada pencapaian kinerja dari masing-masing kementerian saja. Parameter evaluasi yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo juga mencakup aspek bagaimana kemampuan komunikasi publik yang ditunjukkan oleh para menteri dalam menyampaikan program dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat luas.