Isu pemakzulan terhadap Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu mencuat ke tingkat nasional setelah lima partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Tengah menyatakan sikap kritis terhadap roda pemerintahan daerah. Ketegangan politik lokal ini memicu reaksi dari pengurus pusat partai, intervensi mediasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), hingga tanggapan dari Gubernur Sumatera Utara.
Wacana pelengseran politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut diwarnai silang pendapat terkait kinerja anggaran, penanganan dampak bencana alam, hingga latar belakang rivalitas politik pascapilkada.
Fraksi DPRD Menggulirkan Sorotan Anggaran dan Pascabencana
Wacana pemakzulan bermula ketika lima partai politik pemilik kursi di DPRD Tapanuli Tengah鈥攜akni Partai NasDem, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)鈥攎embangun koalisi sikap. Ketua DPC Partai Gerindra Tapteng Hazmi Arif Simatupang, yang berbicara mewakili kelima fraksi tersebut, menuding kepemimpinan Masinton Pasaribu bermasalah dalam tata kelola anggaran daerah.
Koalisi lima partai menyoroti rendahnya serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2026 yang dilaporkan baru mencapai kisaran 30 persen hingga Agustus. Kondisi tersebut memicu peringatan dari Kemendagri terhadap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tapteng. Selain itu, realisasi program beasiswa APBD dinilai belum berjalan optimal.
Sorotan juga diarahkan pada lambatnya penanganan pascabencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Tapteng pada November 2025. Hazmi menuding pemerintah daerah lamban menangani pemulihan banjir, sekaligus mengklaim bahwa hanya fraksi PDI Perjuangan di DPRD Tapteng yang menolak rekomendasi penyaluran bantuan bencana tersebut. Pada tahap ini, koalisi lima partai bahkan sempat melontarkan ancaman untuk membawa dugaan penyelewengan anggaran oleh bupati dan jajaran OPD ke aparat penegak hukum.
WN Palestina Pengungsi UNHCR Promosikan Paket Wisata Ditangkap di Bali
Bantahan Masinton dan Sikap Resmi DPP PDIP
Menanggapi manuver lima fraksi DPRD, Masinton Pasaribu menilai wacana pemakzulan tersebut sarat muatan politis. Masinton menyebut langkah tersebut sebagai skenario politik dari kelompok yang belum menerima hasil kekalahan dalam Pilkada 2024, terutama pihak-pihak yang sebelumnya gagal mengusung calon tunggal.
Masinton menegaskan bahwa kelompok penentangnya mempolitisasi musibah bencana. Menurutnya, pihak DPRD justru tidak membahas usulan rancangan Peraturan Daerah (Perda) yang diajukan pemerintah kabupaten untuk percepatan pembangunan daerah pascabencana. Masinton juga mengingatkan bahwa pola tekanan politik serupa bukan hal baru di Tapteng, mengingat wacana pemakzulan tercatat berulang kali dialami oleh tiga Penjabat (Pj) Bupati Tapteng pada kurun waktu 2022 hingga 2024.
Dari tingkat pusat, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira merespons tenang situasi di daerah tersebut. Andreas memandang riak pemakzulan sebagai dinamika politik lokal yang wajar dan meyakini upaya tersebut tidak akan terealisasi secara hukum maupun tata kelola pemerintahan.
Penarikan Sikap Gerindra dan Penegasan DPD Sumut
Setelah wacana pemakzulan mendapat sorotan luas, dinamika di internal partai pengusung isu mulai bergeser. Hazmi Arif Simatupang secara terbuka menarik kembali pernyataannya terkait rencana pemakzulan Masinton Pasaribu, sekaligus menegaskan Partai Gerindra tidak lagi tergabung dalam koalisi pernyataan sikap bersama kelima fraksi.
Basarnas, Belum Ada Tanda Penemuan 5 Jurnalis di Pulau Sertung
Langkah penarikan sikap tersebut dipertegas oleh Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Utara Ade Jona Prasetyo. Ade menyampaikan bahwa manuver DPC Gerindra Tapteng dilakukan tanpa koordinasi dengan jajaran pengurus tingkat DPD maupun DPP. Ia menggarisbawahi komitmen Partai Gerindra untuk menjaga stabilitas jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Tapanuli Tengah.
Kemendagri Turun Tangan dan Respons Gubernur Sumut
Eskalasi perselisihan eksekutif dan legislatif di Tapanuli Tengah mendorong pemerintah pusat mengambil tindakan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengerahkan tim khusus dari Kemendagri langsung ke daerah untuk memediasi pihak-pihak yang berselisih dan memastikan pelayanan publik tidak lumpuh.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mendorong agar perdebatan politik segera disudahi demi kepentingan warga. Bobby menyoroti status Tapteng sebagai salah satu daerah yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor, di mana proses distribusi bantuan pemulihan dinilai masih berjalan lambat dibanding daerah lain di Sumut. Penyelesaian gesekan politik diharapkan mempercepat fokus pemerintah daerah dalam rehabilitasi masyarakat terdampak bencana.
