Nyaris sebulan pascagempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT), sejumlah warga terdampak dilaporkan masih bertahan di tempat pengungsian darurat tanpa perlengkapan dasar yang memadai. Warga mengeluhkan belum meratanya pasokan bantuan penting seperti terpal dan selimut, terutama saat cuaca mulai memasuki musim hujan.
Kondisi tersebut dialami oleh Marchello, salah seorang korban yang terpaksa mengungsi karena rumah keluarganya mengalami kerusakan parah. Marchello menuturkan bahwa keluarganya sangat membutuhkan terpal untuk mendirikan tempat berteduh sementara sekaligus melindungi barang-barang mereka dari hujan.
"Kami sangat butuh terpal. Mau taruh barang sangat susah, apalagi di sini mulai hujan," ujar Marchello pada Jumat (11/9/2026).
Kebakaran TPAS Galuga Meluas hingga 7,1 Hektare, Bupati Bogor Ungkap Bara Masih Menyala
Keluhan serupa dirasakan oleh Hasmi, warga terdampak lainnya yang mengungkapkan bahwa hampir satu bulan sejak bencana terjadi, keluarganya belum kunjung menerima bantuan terpal untuk berteduh. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa utama yang mengguncang NTT pada Sabtu (15/8/2026) tersebut telah diikuti oleh 14.518 kali gempa susulan.
Menanggapi situasi di lapangan, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena meminta aparatur wilayah segera mendata warga yang belum menerima bantuan agar dapat segera ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat. Melki menyebut Pemerintah Provinsi NTT sejauh ini telah merealisasikan sekitar 50 persen dari alokasi anggaran penanganan bencana senilai Rp40 miliar.
Kenalan dengan Fire Blanket Yuk, Cegah Kebakaran dengan Langkah Sederhana
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengucurkan bantuan penanganan bencana untuk wilayah NTT dengan total Rp200 miliar. Dana tersebut dialokasikan sebesar Rp40 miliar untuk Pemprov NTT dan masing-masing Rp20 miliar untuk delapan kabupaten terdampak di Pulau Flores, yakni Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ende, Ngada, Nagekeo, Sikka, dan Flores Timur.
Dalam rapat penanganan bencana di Yonif 834/WM Kabupaten Nagekeo pada Rabu (26/8/2026), Kepala BNPB Letjen Suharyanto memastikan dana Rp20 miliar per kabupaten telah diterima pemerintah daerah dan wajib digunakan khusus untuk kebutuhan darurat kebencanaan. Di sisi lain, Sekretaris Komisi II sekaligus Ketua Fraksi PSI DPRD NTT Junaidin Mahasan mendesak percepatan realisasi dan meminta pemerintah daerah membuka data penyaluran bantuan secara transparan agar kebutuhan dasar para korban dapat segera terpenuhi secara merata.
