Pemerintah memastikan sebanyak 50 juta warga yang tergolong dalam kelompok desil 1 hingga 5 akan menerima bantuan sosial (bansos) yang disalurkan langsung ke rekening bank masing-masing. Skema penyaluran teranyar ini menandai perubahan mendasar dalam tata kelola subsidi di Indonesia.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, menjelaskan bahwa pembiayaan program bansos ini bersumber dari berbagai penghematan anggaran negara, terutama efisiensi yang dihasilkan lewat program digitalisasi sistem pemerintahan. Berdasarkan perhitungan pemerintah, potensi penghematan dari pemanfaatan sistem digital tersebut ditaksir dapat menyentuh angka Rp1.200 triliun, meski kalkulasi ini masih terus disesuaikan.
Langkah ini merupakan implementasi langsung dari instruksi Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara mengarahkan agar skema subsidi tidak lagi ditujukan pada komoditas atau produk, melainkan dialihkan secara langsung ke rekening bank kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Harga Emas Antam Tergelincir Rp25 Ribu ke Level Rp2,6 Juta Hari Ini
Penyaluran Bertahap dan Integrasi Data Digital
Agar bantuan tepat sasaran, pemerintah tengah mematangkan sistem perlindungan sosial berbasis Digital Public Infrastructure (DPI) yang dijadwalkan meluncur pada Oktober mendatang. Melalui infrastruktur ini, identitas kependudukan digital, mekanisme pertukaran data antarinstansi, dan kanal pembayaran digital akan terhubung secara terintegrasi.
Proses verifikasi calon penerima manfaat akan mengandalkan pencocokan biometrik wajah yang terhubung langsung dengan basis data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Di samping itu, kelayakan calon penerima disaring melalui pengecekan silang kepemilikan kendaraan bermotor hingga status aparatur sipil negara (ASN) dari data lintas kementerian dan lembaga.
BGN Seleksi Ulang 13 Ribu Dapur MBG, yang Tak Lolos Bisa Ditutup
Pemerintah saat ini juga terus memutakhirkan serta menyempurnakan basis data desil untuk menekan risiko salah sasaran. Setelah data tervalidasi, pemerintah akan membukakan rekening bank secara terpusat bagi para penerima manfaat, dengan distribusi rekening yang ditargetkan mulai berjalan pada kuartal I 2027. Selain penetapan otomatis dari data terpadu, masyarakat nantinya dapat mengecek status kelayakan sekaligus mengajukan bansos secara mandiri hanya dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di portal resmi pemerintah.
