KKP dan Pemprov Maluku Utara Sepakati Pengawasan Ruang Laut dan Penertiban Rumpon Ilegal

Kondisi geografis dan keterbatasan armada penangkapan ikan memperparah dampak dari maraknya rumpon ilegal tersebut. Mayoritas nelayan di Maluku Utara mengoperasikan armada kapal berukuran kecil, yakni sekitar 2 hingga 3 GT. Kapal-kapal dalam kategori ini pada dasarnya tidak dirancang untuk melaut terlalu jauh. Akibat migrasi ikan yang terhadang rumpon di tengah laut, nelayan tradisional terpaksa berlayar lebih jauh dari jangkauan biasanya demi mendapatkan hasil tangkapan. Perjalanan yang semakin jauh ini memberikan beban finansial berat bagi nelayan karena biaya operasional harian, khususnya kebutuhan bahan bakar minyak (BBM), terus membengkak secara signifikan.

Baca Juga

Otoritas Jasa Keuangan Menindak 15 Perusahaan Pialang Asuransi Tanpa Izin di Indonesia

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mengidentifikasi bahwa pihak-pihak yang memiliki dan memasang rumpon ilegal di perairan Maluku Utara berasal dari beragam latar belakang. Pemilik rumpon ilegal tersebut tidak hanya melibatkan sebagian nelayan lokal dan nelayan yang datang dari provinsi lain, tetapi juga disinyalir melibatkan pihak-pihak yang berasal dari negara tetangga. Maraknya pelanggaran ini berpotensi merusak tata kelola ruang laut di kawasan yang sangat kaya. Maluku Utara sendiri memiliki letak geografis yang sangat strategis karena berada dalam kawasan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik. Walaupun potensi perikanan di Maluku Utara diperkirakan bernilai hingga triliunan rupiah, pemanfaatan hasil laut tersebut hingga saat ini dinilai belum maksimal.

Menanggapi keluhan masyarakat dan dinamika di perairan tersebut, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono, menegaskan bahwa tindakan tegas di lapangan akan segera dilaksanakan. KKP merencanakan untuk menerjunkan armada kapal pengawas mulai pekan depan guna menindak tegas praktik rumpon ilegal serta berbagai bentuk pelanggaran hukum kelautan lainnya di perairan Maluku Utara. Pung Nugroho Saksono juga menekankan pentingnya pengawasan terpadu, mengingat penegakan hukum di ruang laut membutuhkan keterlibatan dan kolaborasi kuat antara KKP, pemerintah daerah, TNI AL, Polairud, hingga Bea Cukai. Sebagai catatan penindakan, KKP sebelumnya telah menertibkan dua kapal ikan dan sembilan unit rumpon ilegal yang berasal dari Filipina.

Baca Juga

IHSG Melonjak 10 Persen pada Juli 2026, Jumlah Investor Pasar Modal Tembus 30 Juta SID

Sebagai bagian dari penguatan sistem pengawasan jangka panjang, KKP juga merencanakan pembangunan Pangkalan Pengawasan PSDKP di Kota Ternate, Maluku Utara. Untuk mendukung pembangunan fasilitas pengawasan ini, Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah menyiapkan hibah lahan seluas lima hektar. Selain pembangunan infrastruktur fisik, skema pengawasan laut ke depan akan melibatkan perwakilan dari pemerintah daerah secara langsung untuk berada di atas kapal patroli KKP. KKP juga mendorong pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) di Maluku Utara agar masyarakat dapat dilibatkan secara aktif dalam melaporkan serta mengawasi kelestarian ruang laut di wilayah mereka.

Kerja sama resmi yang telah disepakati ini diharapkan mampu mengatasi tantangan pengawasan di perairan Maluku Utara yang berhadapan langsung dengan Samudra Pasifik. Dengan armada nelayan lokal yang masih didominasi kapal kecil 2 hingga 3 GT yang tidak dirancang melaut terlalu jauh, penertiban rumpon ilegal menjadi langkah penting. Keberlanjutan penertiban yang melibatkan aktor lintas provinsi hingga mancanegara ini akan didukung oleh aparat gabungan KKP, TNI AL, Polairud, dan Bea Cukai, serta realisasi pembangunan pangkalan PSDKP di Ternate dan keaktifan peran Pokmaswas.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap