Rencana Pengajuan Dua Gugatan Praperadilan Kasus Febrie Adriansyah

Keputusan untuk mengajukan dua gugatan secara terpisah didasari oleh perbedaan objek perkara serta tindakan hukum yang dilakukan oleh masing-masing lembaga penyidik. Anggota tim kuasa hukum Febrie, Firman Wijaya, menjelaskan bahwa pemisahan permohonan ini sangat penting karena setiap gugatan memiliki fokus yang berbeda. Permohonan praperadilan pertama dirancang untuk menguji keabsahan penetapan Febrie sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Selain status tersangka, gugatan pertama ini juga akan mempersoalkan keabsahan tindakan penahanan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung terhadap Febrie. Pemisahan ini bertujuan agar pengadilan dapat memeriksa secara spesifik kewenangan dan prosedur yang digunakan oleh Kejaksaan Agung dalam proses penahanan tersebut.

Sementara itu, permohonan praperadilan kedua difokuskan pada tindakan hukum yang berbeda yang melibatkan kepolisian. Gugatan ini secara khusus menargetkan penetapan status tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi serta tindak pidana pencucian uang yang ditangani oleh penyidik Polda Metro Jaya dan/atau Kortas Tipikor Polri. Tidak hanya mempersoalkan status tersangka, permohonan kedua ini juga akan menguji keabsahan upaya paksa lainnya, seperti tindakan penggeledahan dan penyitaan yang telah dilakukan oleh aparat kepolisian. Dengan membagi upaya hukum ini menjadi dua berkas gugatan terpisah, tim hukum berharap hakim praperadilan dapat memberikan penilaian yang objektif dan terperinci atas setiap tindakan paksa yang dinilai melampaui batas kewenangan atau menyalahi prosedur.

Baca Juga

Otoritas Jasa Keuangan Menindak 15 Perusahaan Pialang Asuransi Tanpa Izin di Indonesia

Di balik rencana pengajuan gugatan ganda ini, tim penasihat hukum mengklaim telah mengidentifikasi berbagai kejanggalan dalam proses penyidikan. Setidaknya ada sembilan potensi pelanggaran hukum, khususnya terkait hukum acara pidana, yang ditemukan dalam penanganan kasus Febrie Adriansyah. Salah satu poin krusial yang diangkat oleh tim hukum adalah adanya indikasi pelanggaran terhadap prinsip hukum Lex Favorabilior sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Prinsip ini mengatur mengenai penerapan aturan hukum yang paling menguntungkan bagi tersangka apabila terjadi perubahan perundang-undangan. Tim hukum menilai aspek ini diabaikan dalam proses penetapan hukum klien mereka.

Meskipun mengajukan gugatan praperadilan, kubu Febrie menegaskan bahwa klien mereka tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Anggota tim kuasa hukum lainnya, Febri Diansyah, menekankan bahwa Febrie bersikap sangat kooperatif selama menjalani rangkaian pemeriksaan di tingkat penyidikan. Sikap kooperatif tersebut dibuktikan dengan kehadiran Febrie secara langsung dalam dua kali sesi pemeriksaan yang digelar di Kejaksaan Agung RI, masing-masing pada tanggal 17 Juli 2026 dan 24 Juli 2026. Kehadiran ini diklaim sebagai bentuk komitmen kliennya untuk mengikuti prosedur hukum yang sah, sembari tetap mempertahankan hak-hak hukumnya melalui mekanisme praperadilan yang disediakan oleh undang-undang.

Baca Juga

IHSG Melonjak 10 Persen pada Juli 2026, Jumlah Investor Pasar Modal Tembus 30 Juta SID

Merespons rencana gugatan praperadilan tersebut, institusi penegak hukum yang menjadi sasaran gugatan menyatakan kesiapan mereka untuk menghadapi argumen tim hukum Febrie di pengadilan. Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Kortas Tipidkor Polri, Kombes Pol. Ahmad Yusuf Afandi, menyatakan bahwa pihaknya tidak mempersoalkan langkah tersebut dan mempersilakan pihak-pihak terkait untuk mengajukan gugatan praperadilan. Menurutnya, Kortas Tipidkor Polri siap memberikan jawaban dan mempertanggungjawabkan seluruh tindakan penyidikan yang telah dilakukan di hadapan hakim. Sikap senada juga disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna. Anang menegaskan bahwa pengajuan praperadilan merupakan hak sepenuhnya dari seorang tersangka yang dijamin dan diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Hingga saat ini, proses hukum masih terus berjalan dan hasil akhir dari kedua permohonan praperadilan tersebut belum dapat dipastikan. Pengadilan nantinya yang akan menentukan apakah penetapan tersangka, penahanan, penggeledahan, serta penyitaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, Polda Metro Jaya, maupun Kortas Tipikor Polri telah memenuhi syarat formil dan materiil yang sah. Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana mekanisme checks and balances dalam sistem peradilan pidana Indonesia bekerja, di mana tindakan aparat penegak hukum dapat diuji secara terbuka melalui lembaga praperadilan demi memastikan tidak adanya kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap