Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan peringatan penting mengenai kondisi iklim Indonesia. Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, dalam pertemuan di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada Selasa (4/8), mengungkapkan bahwa fenomena El Nino telah memasuki fase kuat. Fenomena ini diproyeksikan akan terus berlangsung dalam jangka panjang hingga Mei 2027. Dampak nyata dari cuaca ekstrem ini sebelumnya telah terlihat dari retakan tanah di area persawahan yang mengalami kekeringan di desa Rido Galuh, Kabupaten Bekasi, pada Kamis (16/7/2026), setelah setahun sebelumnya petani masih dapat menanam padi di Aceh pada Senin (19/5/2025).
Guna mengantisipasi dampak yang lebih luas, pemerintah dan lembaga terkait telah menyiapkan berbagai langkah strategis. Berikut adalah daftar pertanyaan dan jawaban penting untuk memahami situasi terkini dan langkah mitigasi yang disiapkan bagi sektor pertanian serta ketersediaan air nasional.
Mengapa BMKG meminta petani untuk segera menyesuaikan masa tanam?
Penyesuaian masa tanam sangat krusial dilakukan agar para petani dapat menghindari risiko gagal panen. Fase kuat El Nino membawa konsekuensi berupa musim kemarau yang sifatnya jauh lebih kering dan berlangsung lebih panjang dari biasanya. Dengan menggeser atau menyesuaikan waktu penanaman, petani diharapkan tidak menanam komoditas yang membutuhkan banyak air pada puncak kekeringan. Selain pengaturan waktu, BMKG juga mendorong para petani untuk beralih menanam varietas tanaman yang memiliki ketahanan lebih tinggi terhadap kondisi tanah yang kering. Meskipun demikian, dampak dari fenomena El Nino ini diperkirakan akan mulai berkurang saat musim hujan tiba pada Oktober mendatang.
Wilayah mana saja yang paling rentan terdampak oleh El Nino kali ini?
Daryono Gempa Pangalengan Bukan Pertanda Pasti Adanya Gempa Besar
Dampak dari fase kuat El Nino ini terutama dirasakan di wilayah-wilayah yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa. BMKG memetakan area yang terdampak mencakup Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Bali, seluruh Pulau Jawa, sebagian wilayah Sumatra bagian selatan, hingga wilayah Papua Selatan. Daerah-daerah ini harus meningkatkan kewaspadaan karena potensi penurunan curah hujan yang signifikan dapat mengganggu siklus pertanian dan pasokan air bersih secara nasional.
Bagaimana bentuk pendampingan yang diberikan pemerintah kepada para petani di lapangan?
Pemerintah tidak membiarkan petani menghadapi situasi ini sendirian. Pendampingan intensif disalurkan melalui program Sekolah Lapang Iklim. Program ini dijalankan dengan melibatkan dinas pertanian daerah serta para penyuluh pertanian lapangan untuk memberikan edukasi langsung mengenai strategi adaptasi cuaca. Secara keseluruhan, BMKG mencatat telah melatih lebih dari 40 ribu peserta melalui berbagai program pendampingan. Pelatihan ini tidak hanya berfokus pada masalah iklim untuk petani, melainkan juga mencakup edukasi cuaca bagi kalangan nelayan, hingga kesiapsiagaan menghadapi bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami.
Apa langkah konkret yang dilakukan untuk menjaga pasokan air di waduk-waduk utama?
Sebulan Gempa NTT, Warga Palue Masih Tinggal di Pengungsian
Untuk mengamankan pasokan air yang digunakan sebagai sumber air baku, irigasi lahan pertanian, hingga pembangkit listrik tenaga air (PLTA), BMKG melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG, Tri Handoko Seto, menjelaskan bahwa dalam menjalankan operasi ini, BMKG berkolaborasi dengan para pengelola waduk serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Beberapa lokasi strategis yang menjadi sasaran modifikasi cuaca antara lain Danau Toba, Danau Poso, dan Sungai Poso yang airnya dimanfaatkan oleh PLTA Poso Energi. Selain itu, operasi serupa juga sedang berjalan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum di Jawa Barat untuk menjaga pasokan air bagi PLTA Cirata, PLTA Saguling, dan PLTA Jatiluhur.
Bagaimana rencana kebijakan nasional dalam memitigasi dampak El Nino secara menyeluruh?
Langkah penanganan tidak hanya dilakukan secara sektoral di lapangan, tetapi juga dirumuskan dalam tingkat kebijakan strategis. Kementerian PPN/Bappenas bersama BMKG dan sejumlah kementerian serta lembaga terkait telah menyusun dokumen panduan berupa policy brief. Menurut Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo Teguh Sambodo, dokumen kebijakan ini memuat panduan langkah penanganan yang komprehensif. Sektor-sektor yang dicakup dalam panduan tersebut meliputi sektor pertanian, pangan akuatik atau pesisir, sektor energi, pengelolaan sumber daya air, hingga sektor kesehatan masyarakat. Dengan adanya panduan ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat merespons dampak El Nino secara terpadu demi menjaga stabilitas pangan dan energi nasional.
