Pejabat senior Hamas telah mengeluarkan pernyataan resmi yang menyatakan bahwa mereka berhasil mencapai sebuah kesepakatan penting dengan pihak Israel. Kesepakatan yang diungkapkan oleh sejumlah pejabat Hamas kepada kantor berita AFP pada hari Jumat (31/7) ini berfokus pada dua isu utama yang selama ini diketahui menjadi penghambat proses perdamaian. Dua isu krusial yang akhirnya disepakati tersebut adalah pelucutan senjata kelompok Hamas serta penarikan bertahap pasukan Israel dari wilayah Jalur Gaza. Tercapainya titik temu pada dua persoalan mendasar ini diharapkan dapat membuka jalan bagi kelancaran proses perdamaian, mengingat kedua hal tersebut sebelumnya selalu menjadi hambatan utama dalam penyelesaian konflik.
Dalam mencapai kesepakatan mengenai pelucutan senjata dan penarikan pasukan ini, pihak Hamas menegaskan bahwa mereka mengambil langkah kompromi dengan mempertimbangkan kondisi kemanusiaan. Anggota tim perunding Hamas, Ghazi Hamad, secara terbuka menyatakan bahwa organisasinya telah membuat sejumlah konsesi penting demi mengakhiri penderitaan warga Gaza. Hamad menjelaskan bahwa keputusan untuk memberikan konsesi tersebut diambil semata-mata demi kepentingan rakyat di Jalur Gaza. Langkah ini merupakan bentuk komitmen dari pihak Hamas yang bertujuan secara khusus untuk menyelamatkan warga dari ancaman pembunuhan, sekaligus mencegah terjadinya gelombang pengungsian yang dapat memperburuk krisis kehidupan di wilayah tersebut.
4 WN Iran di Rudenim Pekanbaru Ditolak Final UNHCR, Tak Mau Pulang
Mengenai implementasi teknis pelucutan senjata, kesepakatan ini menetapkan aturan yang spesifik terkait pihak mana yang berwenang melakukan eksekusi di lapangan. Ghazi Hamad memberikan penegasan bahwa pihak Israel tidak akan terlibat secara langsung ataupun ikut campur dalam proses pelucutan persenjataan milik kelompok Hamas. Sebagai gantinya, tugas dan tanggung jawab pelucutan senjata ini akan diserahkan sepenuhnya kepada sebuah lembaga khusus yang bernama National Committee for Administration of Gaza (NCAG) atau Komite Nasional. Berdasarkan ketentuan yang tertuang di dalam kesepakatan, NCAG akan ditetapkan menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki wewenang penuh untuk menguasai dan mengendalikan seluruh senjata di Jalur Gaza.
Lebih lanjut, peran dan fungsi National Committee for Administration of Gaza (NCAG) diatur secara rinci dalam naskah kesepakatan pelucutan senjata ini. Lembaga tersebut akan diberikan tugas utama untuk mendata, mengelola, serta menyimpan seluruh persenjataan sesuai dengan jadwal waktu yang telah disepakati bersama. Pengaturan mengenai persoalan senjata Hamas ini tidak berdiri sendiri, melainkan dikaitkan secara langsung dengan berbagai kondisi utama lainnya. Kondisi yang saling berkaitan tersebut meliputi proses penarikan pasukan Israel dari wilayah Jalur Gaza, waktu masuknya National Committee for Administration of Gaza (NCAG) ke wilayah tersebut, serta dimulainya tahapan proses rekonstruksi atau pembangunan kembali Gaza.
Rudenim Pekanbaru Tampung 5 WN Bangladesh, Sebagian Besar Korban TPPO
Meskipun kesepakatan awal telah disetujui, pelaksanaan dari perjanjian ini masih harus melewati tahapan lanjutan yang krusial. Pejabat Hamas menyebutkan bahwa implementasi perjanjian pelucutan senjata dan penarikan pasukan ini kini tinggal menunggu pembahasan teknis yang akan dilakukan bersama dengan para mediator terkait. Di sisi lain, proses ini juga menghadapi kondisi di mana lembaga NCAG yang dibentuk oleh Board of Peace belum memasuki wilayah Jalur Gaza hingga saat ini. Board of Peace sendiri diketahui merupakan dewan perdamaian yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Dalam menghadapi situasi transisi ini, kelompok Hamas menyatakan harapan mereka agar para mediator serta Board of Peace dapat memastikan bahwa pihak Israel benar-benar mematuhi seluruh ketentuan yang tertuang dalam kesepakatan tersebut.
