Kualitas permukiman dan kelayakan hidup jutaan masyarakat masih menghadapi tantangan serius menyusul temuan ribuan titik hunian tidak layak di berbagai wilayah. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infrawil) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membeberkan bahwa terdapat sekitar 7.000 kawasan kumuh yang kini tersebar di seluruh Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan AHY dalam Forum Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu yang diselenggarakan di Gedung BJ Habibie BRIN, Jakarta Pusat, pada Senin (14/9).
Dari total sekitar 7.000 kawasan yang teridentifikasi, sebagian besar berada pada tingkat keparahan rendah. Rinciannya mencakup sekitar 5.620 kawasan dalam klasifikasi ringan, sekitar 100 kawasan masuk kategori berat, dan sisanya berada pada status kawasan kumuh sedang. Pengelompokan ini disusun berdasarkan karakteristik lingkungan setempat, mulai dari permukiman di bantaran atau pinggir sungai, kawasan padat penduduk, hingga zona-zona yang rawan bencana.
Hasil DA8 Tadi Malam, Siapa Tersenggol, & Jadwal Grup 2 Top 17
AHY menegaskan bahwa penataan lingkungan ini tidak boleh sebatas mengejar formalitas administratif untuk menghapus status kumuh di atas kertas. Penanganan permukiman harus bermuara langsung pada peningkatan standar dan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan dan menyeluruh.
Intervensi 2026 dan Dashboard Pemantauan
Untuk mulai mengurai masalah ini secara bertahap, pemerintah merancang langkah penataan terfokus pada tahun 2026. Intervensi spasial akan diprioritaskan pada 16 kawasan dengan total cakupan lahan mencapai 436 hektare di 16 provinsi.
Izin 26 Perusahaan Pelaku Kebakaran Hutan Dibekukan, Dicabut Permanen?
Upaya penuntasan tersebut diakui tidak dapat berjalan sendiri secara sektoral. Pemerintah mendorong skema kerja sama lintas pemangku kepentingan yang mengintegrasikan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor bisnis, kalangan akademisi, media massa, serta partisipasi aktif komunitas warga lokal.
Sebagai langkah mitigasi terhadap potensi penyimpangan dan keterlambatan pelaksanaan, pemerintah juga menyiapkan sistem pemantauan terpadu berupa dashboard khusus. Fasilitas digital ini dirancang untuk memastikan rekam jejak, transparansi pelaksanaan, akuntabilitas anggaran, dan keterbukaan pelaporan perkembangan program kepada publik.
