Dua Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan meminta pembatalan agenda perombakan pejabat yang dilakukan pada era kepemimpinan Purbaya Yudhi Sadewa saat menjabat sebagai Menteri Keuangan. Permintaan pembatalan tersebut muncul menyusul adanya penempatan aparatur yang dinilai tidak melalui prosedur dan penilaian standar internal kementerian.
Kebijakan perombakan ratusan pejabat Kementerian Keuangan tersebut sebelumnya berlangsung pada Kamis, 10 September 2026. Agenda mutasi dan rotasi tersebut mencakup posisi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, hingga Pejabat pada Unit Organisasi Non Eselon. Dari ratusan posisi yang dirombak, mayoritas rotasi menyasar dua unit utama, yaitu Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak.
Penolakan Rotasi Tanpa Asesmen Manajemen Talenta
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto bersama Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budhi Utama secara terbuka meminta perombakan pejabat tersebut untuk ditunda atau dibatalkan. Bimo mengungkapkan bahwa meskipun rotasi pada awalnya merupakan usulan dari internal, terdapat sejumlah nama yang masuk ke dalam daftar perombakan tanpa melalui tahapan proses asesmen manajemen talenta (talent management).
Hasil DA8 Tadi Malam, Siapa Tersenggol, & Jadwal Grup 2 Top 17
Langkah penolakan dan permintaan pembatalan tersebut diajukan karena masuknya nama-nama tanpa asesmen dinilai memberikan sinyal yang tidak baik bagi para jajaran pegawai lainnya di lingkungan kementerian. Bimo menegaskan bahwa pejabat yang tidak memenuhi syarat asesmen akan dibatalkan perombakannya dan dikembalikan ke posisi semula di unit masing-masing, sementara pejabat yang telah memenuhi kualifikasi dan syarat tetap melanjutkan posisi mereka.
Peninjauan Kembali oleh Menkeu Suahasil Nazara
Menanggapi dinamika perombakan pegawai tersebut, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan akan meninjau ulang keputusan terkait pelantikan yang telah dilakukan pada era Purbaya. Suahasil memastikan kementerian akan memeriksa kembali berkas pelantikan serta Keputusan Menteri Keuangan yang mendasarinya guna menentukan langkah tindak lanjut yang tepat.
Terungkap! Ini 3 Prioritas Reformasi Pajak Usai Ditinggal Purbaya
Keterangan tersebut disampaikan oleh Suahasil setelah dirinya resmi dilantik di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin, 14 September 2026. Kementerian Keuangan akan melihat rincian proses pelantikan yang telah berlangsung pekan sebelumnya untuk memastikan seluruh penempatan jabatan berjalan sesuai dengan ketentuan dan tata kelola yang berlaku.
