Pemerintah bergerak cepat dalam menangani kasus dugaan keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa ratusan pelajar di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Respons cepat dan langkah penanganan medis dari pemerintah tersebut mendapat sorotan positif dari kalangan akademisi.
Akademisi Universitas Sumatera Utara (USU), Wahyu Ario Pratomo, menyoroti keseriusan pemerintah yang terlihat dari kunjungan langsung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Karo. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung perkembangan kondisi kesehatan para korban yang diduga mengalami keracunan setelah menyantap makanan dari program MBG.
Selain pemantauan langsung di daerah, korban yang membutuhkan penanganan lebih lanjut telah difasilitasi rujukan ke Jakarta dan sudah tiba di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM).
Tim 9 Kejagung Sita 38 Aset Senilai Rp846 Miliar Terkait Kasus Febrie Adriansyah
"Saya menilai langkah Wapres memfasilitasi rujukan ke Jakarta sebagai respons yang tepat dan menunjukkan adanya eskalasi penanganan ketika kondisi korban dinilai membutuhkan layanan yang lebih lengkap dan bentuk tanggung jawab pemerintah yang serius," kata Wahyu.
Kondisi Korban dan Kronologi Kejadian
Kasus keracunan ini sebelumnya menimpa sebanyak 353 pelajar di Kabupaten Karo pada 13 Agustus 2026. Para siswa mengalami keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis yang dibagikan di sekolah mereka. Gejala keracunan dilaporkan baru dirasakan oleh para korban beberapa jam setelah mengonsumsi makanan tersebut.
Dari total ratusan siswa yang terdampak, dua orang siswa bernama Febiona dan Agnesia masih memerlukan perhatian medis khusus. Febiona dilaporkan mengalami gejala gangguan ingatan dan kejang-kejang. Sementara itu, Agnesia dilaporkan mengalami masalah pada bagian ginjal.
Jaga Ketahanan Pangan, Luthfi Perketat Perlindungan Sawah di Jateng
Pentingnya Evaluasi Rantai Penyediaan Makanan
Di samping penanganan medis terhadap para korban, Wahyu Ario Pratomo menekankan pentingnya langkah evaluasi menyeluruh terhadap operasional program MBG. Penanganan kesehatan individu korban dinilai harus berjalan beriringan dengan perbaikan tata kelola penyediaan makanan.
Wahyu menyatakan bahwa pemerintah perlu menelusuri seluruh rantai penyediaan makanan program MBG. Penelusuran tersebut harus mencakup tahapan pemilihan bahan pangan, tata cara penyimpanan, proses memasak, standar kebersihan dapur, alur distribusi, hingga kepastian waktu makanan diterima dan dikonsumsi oleh para siswa.
