Pemerintah diminta memastikan penetapan desil sosial ekonomi warga dilakukan secara akurat dan transparan agar masyarakat berpenghasilan rendah tidak kehilangan hak menerima bantuan sosial (bansos). Ketidaktepatan data dinilai berisiko langsung mencoret warga miskin dari daftar penerima manfaat.
Sorotan tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi II DPR Fraksi PDI Perjuangan, Giri Ramanda Nazaputra Kiemas, pada Kamis (27/8/2026). Menurutnya, pengelompokan desil bukan sekadar urusan administrasi statistik, melainkan faktor penentu kelangsungan hidup masyarakat lapisan bawah.
"Permasalahan desil bagi masyarakat adalah urusan hidup dan mati. Masyarakat kebanyakan masih menginginkan bantuan-bantuan pemerintah, terutama yang desil-desil rendah, artinya pendapatan-pendapatan terbawah," kata Giri melalui keterangannya.
Peredaran Rokok Ilegal Tekan Industri Tembakau dan Penerimaan Daerah
Ia mencontohkan kekeliruan klasifikasi di lapangan yang sempat menempatkan seorang penarik becak ke dalam desil 9鈥攌ategori kelompok berpendapatan relatif tinggi. Kesalahan semacam ini dinilai menjadi bukti nyata perlunya evaluasi menyeluruh terhadap metode pengumpulan dan pengolahan data.
Keterbukaan Kriteria dan Keterlibatan Daerah
Agar kesalahan serupa tidak terulang, Giri mendesak pemerintah pusat untuk membuka secara transparan kriteria serta variabel yang digunakan dalam menentukan posisi desil setiap keluarga. Keterbukaan tolok ukur dinilai penting agar publik dan pemerintah daerah memahami dasar penentuan status ekonomi tersebut.
Selain transparansi indikator, Giri meminta pemerintah pusat secara aktif melibatkan pemerintah daerah hingga aparat di tingkat paling bawah dalam proses verifikasi dan validasi data. Aparatur lokal dinilai lebih memahami kondisi riil perekonomian warganya sehari-hari.
Harga Bitcoin Masih Volatil, Investor Perlu Cermat Kelola Risiko
"Verifikasi, sinkronisasi dan pelibatan pemerintah daerah sampai ke unsur yang paling rendah dengan mekanisme check and recheck yang terstruktur dan terukur harus dilakukan," ujarnya.
Giri juga menekankan bahwa pembaruan data desil harus dilakukan secara berkala. Pembaruan rutin diperlukan mengingat kondisi perekonomian masyarakat dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga kebijakan penyaluran bansos dapat terus menyasar pihak yang benar-benar membutuhkan.
