Kondisi ruang kelas yang kokoh serta kelengkapan sarana pendukung menjadi fondasi utama kenyamanan belajar di satuan pendidikan. Melalui program revitalisasi sarana dan prasarana sekolah Kemendikdasmen 2025, pemerintah memusatkan perhatian pada percepatan renovasi fisik gedung sekolah, pembangunan ruang penunjang, hingga pemenuhan fasilitas khusus bagi peserta didik di berbagai daerah.
Kebijakan ini dirancang untuk menjawab ketimpangan infrastruktur pendidikan antardaerah dan memastikan ruang belajar di seluruh jenjang dapat digunakan secara aman dan fungsional.
Sebaran dan Realisasi Anggaran Daerah pada 2025
Pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan pada tahun anggaran 2025 menjangkau berbagai wilayah di Indonesia dengan rincian pendanaan yang disesuaikan pada kebutuhan perbaikan masing-masing daerah.
Di Provinsi Aceh, program revitalisasi pada 2025 menyasar 726 satuan pendidikan dari berbagai jenjang dengan total alokasi anggaran mencapai sekitar Rp688,2 miliar. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti meresmikan langsung hasil revitalisasi pada 29 sekolah di Kabupaten Bireuen yang menyerap bantuan senilai Rp36 miliar.
Langkah Penerapan Upah Minimum dan Mekanisme Pengawasan Kepatuhan Perusahaan
Sementara itu, di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), program tahun 2025 menyentuh 46 satuan pendidikan jenjang Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sekolah Luar Biasa (SLB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang tersebar di Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo, Sleman, serta Kota Yogyakarta dengan total nilai bantuan Rp71,3 miliar. Empat SLB di DIY yang masuk dalam revitalisasi 2025 tersebut adalah SLBN 2 Bantul, SLB Islam Qotrunnada, SLB Ma'arif, dan SLB PGRI Trimulyo.
Alokasi juga menyasar Kabupaten Blora, Jawa Tengah, dengan kucuran dana APBN 2025 sebesar Rp62,4 miliar untuk 66 satuan pendidikan. Rincian penerima manfaat di Blora mencakup 4 TK, 27 SD, 27 SMP, 3 SMA, dan 5 SMK.
Perluasan Sasaran Melalui Skema Swakelola
Untuk memaksimalkan efisiensi pemanfaatan dana, Kemendikdasmen menerapkan pendekatan swakelola dalam pelaksanaan perbaikan fasilitas sekolah. Staf Ahli Bidang Manajemen Talenta Kemendikdasmen, Mariman Darto, memaparkan bahwa langkah swakelola memungkinkan peningkatan jumlah target penerima manfaat secara signifikan.
Target awal program yang semula direncanakan bagi 10.440 satuan pendidikan berhasil diperluas menjadi 16.141 satuan pendidikan. Perluasan jangkauan fisik ini terlaksana tanpa adanya penambahan pagu anggaran, yakni tetap di angka Rp99,97 triliun.
Jadwal Pendaftaran CPNS 2024 di SSCASN BKN dan Ketentuan Dokumen Persyaratan
Bentuk Intervensi Fisik dan Penguatan Fasilitas Inklusif
Intervensi fisik yang dilakukan melalui program revitalisasi berfokus pada rehabilitasi ruang yang rusak serta penambahan sarana penunjang kegiatan belajar mengajar, meliputi:
- Rehabilitasi Ruang Kelas dan Sanitasi: Penataan ulang ruang kelas yang rusak, perbaikan atap, pembenahan toilet, hingga pembangunan fasilitas sanitasi baru.
- Ruang Pendukung Pembelajaran: Pembangunan dan perbaikan ruang perpustakaan, Unit Kesehatan Sekolah (UKS), serta ruang Bimbingan dan Konseling (BK), sebagaimana diterapkan pada SMA Negeri 1 Peudada di Aceh.
- Fasilitas Pendidikan Khusus: Penyediaan sarana khusus disabilitas, seperti ruang sensori integrasi, ruang keterampilan tata boga, dan ruang vokasional untuk memperkuat potensi murid berkebutuhan khusus, seperti yang direalisasikan di SLB Vokasional Muhammadiyah Bireuen.
Keberlanjutan Program dan Arah Pengembangan
Program pembenahan infrastruktur sekolah terus bergulir sebagai agenda berkelanjutan. Memasuki pertengahan 2026, realisasi bantuan tercatat telah menjangkau 1.609 satuan pendidikan secara nasional dengan total nilai Rp2,02 triliun. Angka tersebut meliputi intervensi pada 48 PKBM (Rp28,28 miliar), 44 Sanggar Kegiatan Belajar/SKB (Rp29,92 miliar), 264 SLB (Rp287,40 miliar), dan 1.253 SMK (Rp1.678,83 miliar).
Pemerintah juga menyiapkan tahap lanjutan yang direncanakan menyasar sekitar 60 ribu sekolah tambahan setelah mengantongi persetujuan Kementerian Keuangan. Selain pembenahan fisik gedung, peningkatan kualitas turut dibarengi dengan penyediaan sarana digital berupa penambahan tiga unit Interactive Flat Panel (IFP) per sekolah serta pelatihan pendampingan bagi lebih dari 1.500 guru pendidikan inklusif.
