Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), telah mencapai 111 orang per Jumat (28/8). Hingga kini, penanganan dampak bencana terus dipercepat seiring aktivitas kegempaan susulan yang masih terpantau aktif.
Sebaran korban jiwa terbanyak terkonsentrasi di Kabupaten Manggarai dengan 45 korban, diikuti Kabupaten Manggarai Timur sebanyak 38 orang, dan Kabupaten Nagekeo 13 orang. Ditinjau dari profil demografi, sebanyak 56,4 persen korban meninggal merupakan perempuan dan 43,6 persen laki-laki. Mayoritas korban berasal dari kelompok umur lanjut usia (lansia) sebesar 45 persen dan kelompok usia dewasa sebesar 37 persen.
17 Orang Ditangkap KPK dalam OTT BPN Bogor, Dirjen hingga Kepala Pertanahan
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengonfirmasi telah terjadi 8.794 kali gempa susulan sejak gempa utama berkekuatan M 7,7 terjadi pada 15 Agustus 2026. Skala gempa susulan berkisar dari magnitudo 1,0 hingga yang paling kuat tercatat mencapai magnitudo 6,2, dengan 152 getaran di antaranya dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurut perkiraan para ahli seismik, aktivitas gempa susulan ini diproyeksikan masih akan berlanjut selama tiga hingga empat pekan sejak kejadian gempa utama.
Akumulasi pengungsi di seluruh wilayah terdampak di NTT saat ini tercatat sebanyak 175.909 jiwa. Namun, perkembangan di Kabupaten Sikka menunjukkan pemulihan bertahap dengan kembalinya 712 warga dari lokasi pengungsian ke rumah masing-masing. Di Kabupaten Manggarai Barat, sejumlah personel kepolisian turut mengungsikan keluarga mereka ke tempat aman sembari tetap menjalankan tugas kemanusiaan dan penanganan warga terdampak.
KPK OTT di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Jadi Penindakan Ke-20 Sepanjang 2026
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah meninjau langsung penanganan darurat dan menyapa para pengungsi di Lapangan Berdikari, Kabupaten Nagekeo. BNPB memastikan seluruh alokasi dukungan logistik dan bantuan kemanusiaan disalurkan secara ketat berdasarkan hasil pendataan, verifikasi, serta validasi bersama pemerintah daerah di lapangan.
