Bareskrim Usut Dugaan Penyelundupan Puluhan Ton Pasir Timah Ilegal di Belitung

Kasus ini bermula dari operasi penindakan yang dilakukan oleh tim gabungan kepolisian pada Selasa, 4 Agustus. Petugas mendatangi sebuah rumah yang terletak di Jalan Jagung, Desa Air Merbau, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung. Dari lokasi tersebut, polisi menemukan dan menyita sekitar 53 ton pasir timah ilegal yang dikemas dalam ratusan karung. Setelah disita, seluruh barang bukti pasir timah tersebut langsung diangkut dan diamankan ke Markas Komando (Mako) Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Bangka Belitung untuk keperluan proses penyelidikan lebih lanjut. Bareskrim Polri turut turun tangan guna membantu Polda Bangka Belitung dalam menyelidiki seluruh rangkaian kegiatan penambangan dan penyimpanan ilegal ini.

Siapa saja yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini?

Baca Juga

Pemerintah Perkuat Proyek Food Estate Kalimantan Tengah dengan Manajemen Risiko Lintas Sektor

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bangka Belitung telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Masing-masing tersangka memiliki peran yang berbeda dalam jaringan ini. Tersangka pertama adalah HA alias Ap, pria berusia 39 tahun yang bertindak sebagai kolektor atau pengumpul pasir timah. Tersangka kedua adalah YO alias Es, berusia 39 tahun yang berperan sebagai kuasa lapangan. Tersangka ketiga adalah AC alias Jo, berusia 53 tahun selaku penyedia modal atau pendana kegiatan. Sementara tersangka keempat adalah ES alias Te, berusia 40 tahun yang bertugas menjaga rumah penampungan bijih timah tersebut. Pada Kamis, 6 Agustus, keempat tersangka diterbangkan dari Polres Belitung menuju Mapolda Bangka Belitung di Pangkalpinang menggunakan jalur udara untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Bagaimana modus operandi yang digunakan para tersangka dan ke mana timah tersebut akan dikirim?

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, modus operandi yang dijalankan oleh para tersangka adalah membeli bijih timah yang bersumber dari luar wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) resmi milik PT Timah Tbk. Dengan kata lain, timah tersebut diperoleh dari aktivitas penambangan ilegal yang tidak sah secara hukum. Terkait tujuan pengiriman, Brigadir Jenderal Moh Irhamni menyatakan bahwa hasil penambangan timah ilegal yang diperkirakan mencapai 50 ton tersebut diduga kuat akan diselundupkan ke Malaysia. Hal inilah yang menjadi salah satu fokus penyelidikan mendalam oleh tim gabungan Bareskrim Polri dan Polda Bangka Belitung.

Bagaimana penjelasan mengenai status kepemilikan material timah yang disita?

Baca Juga

Investasi S&P 500 dan Nasdaq Lewat Tokenized ETF Berbasis Blockchain

Di sisi lain, terdapat penjelasan dari pihak Satlap Tricakti mengenai status material yang disita kepolisian. Menurut data yang dimiliki oleh Satlap Tricakti, material pasir timah tersebut diklaim merupakan milik mitra resmi PT Timah yang keberadaannya telah tercatat dalam pengawasan Satlap. Penyimpanan material di rumah pribadi atau gudang non-resmi tersebut terpaksa dilakukan karena kapasitas gudang resmi yang tersedia saat itu sedang penuh. Mekanisme penyimpanan di luar gudang resmi ini diklaim wajib dilaporkan kepada Satlap Tricakti agar jumlah dan keberadaan barang tetap terpantau. Kerjasama yang mendasari penyimpanan material ini berkaitan erat dengan Surat Perintah Kerja (SPK) milik CV Heiro Jaya Persada yang beroperasi di wilayah Kabupaten Belitung dan Belitung Timur.

Pasal apa yang disangkakan kepada para tersangka dan berapa ancaman hukumannya?

Polda Bangka Belitung menjerat keempat tersangka dengan pasal berlapis terkait tindak pidana pertambangan. Mereka dikenakan Pasal 161 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berdasarkan jeratan pasal-pasal tersebut, para tersangka terancam hukuman pidana penjara dengan masa kurungan paling lama lima tahun. Proses penyidikan masih terus berjalan guna memastikan semua pihak yang terlibat dalam rantai pasok timah ilegal ini dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara penuh.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap