Pemerintah memutuskan untuk menerapkan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) lintas sektor guna memperkuat proyek food estate di Kalimantan Tengah. Langkah taktis ini diambil demi meningkatkan efektivitas proyek secara keseluruhan, mengoptimalkan pemanfaatan lahan, serta mendukung target swasembada pangan nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan bahwa pemerintah kini berfokus menutup berbagai celah yang di masa lalu menyebabkan proyek serupa tidak mencapai hasil maksimal.
Upaya penguatan ini menjadi sangat krusial mengingat sejarah panjang proyek ketahanan pangan di Indonesia. Proyek Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KPEAN) ini tercatat telah beberapa kali dijalankan, tepatnya pada tahun 1995, 1999, 2020, hingga berlanjut pada era pemerintahan saat ini. Berdasarkan evaluasi pemerintah, pelaksanaan di masa-masa tersebut belum membuahkan hasil yang memuaskan bagi ketahanan pangan nasional, sehingga diperlukan perubahan strategi yang mendasar melalui manajemen risiko yang matang.
Berikut adalah beberapa informasi penting dan jawaban atas pertanyaan yang sering diajukan terkait pengembangan proyek food estate di Kalimantan Tengah dengan sistem manajemen risiko yang baru.
Apa sebenarnya yang membedakan proyek food estate kali ini dengan proyek-proyek pada tahun sebelumnya?
Perbedaan mendasar pada proyek kali ini terletak pada penerapan manajemen risiko lintas sektor yang terintegrasi melalui skema MRPN. Pemerintah tidak lagi berjalan sendiri-sendiri per kementerian, melainkan melibatkan kolaborasi erat antara Kementerian Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur, serta Kejaksaan Agung. Langkah ini bertujuan untuk memastikan setiap tahapan proyek memiliki pengawasan ketat, baik dari sisi teknis pertanian, pembangunan infrastruktur pendukung, hingga aspek kepatuhan hukum guna menghindari kegagalan operasional yang pernah terjadi pada masa lalu.
Daryono Gempa Pangalengan Bukan Pertanda Pasti Adanya Gempa Besar
Mengapa pemerintah memutuskan untuk memfokuskan pengembangan hanya pada lahan di luar kawasan hutan?
Fokus pengembangan pada lahan di luar kawasan hutan merupakan strategi mitigasi untuk menghindari konflik tata guna lahan dan masalah lingkungan yang kerap menjadi penghambat utama di masa lalu. Penentuan lokasi ini tidak dilakukan secara tergesa-gesa, melainkan merujuk pada kajian mendalam yang telah dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama kementerian terkait sejak tahun 2020. Dengan menggunakan lahan non-hutan yang telah terverifikasi, pemerintah berharap proses pembukaan dan pengelolaan lahan dapat berjalan lebih efektif tanpa merusak ekosistem hutan yang dilindungi.
Komoditas apa yang menjadi fokus utama di wilayah Kalimantan Tengah?
Untuk wilayah Kalimantan Tengah, pengembangan difokuskan pada produksi padi dan singkong. Pemilihan ini disesuaikan dengan karakteristik tanah dan kesesuaian lahan di wilayah tersebut agar produktivitas yang dihasilkan dapat optimal. Pemerintah menerapkan kebijakan di mana setiap daerah food estate memiliki fokus komoditas yang berbeda-beda. Sebagai contoh, kawasan food estate di Humbang Hasundutan, Sumatra Utara, diarahkan untuk memproduksi komoditas hortikultura seperti kentang, bawang putih, dan bawang merah.
Sebulan Gempa NTT, Warga Palue Masih Tinggal di Pengungsian
Bagaimana persebaran proyek food estate ini secara nasional?
Meskipun program swasembada pangan sempat identik dengan wilayah Papua Selatan, pemerintah kini memperluas cakupan program ini ke empat provinsi lainnya guna mempercepat pencapaian target nasional. Saat ini, pemerintah mengembangkan proyek food estate di Papua, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, dan Kalimantan Tengah. Melalui persebaran ini, pemerintah berharap ketahanan pangan tidak hanya bertumpu pada satu wilayah saja, melainkan didukung oleh sentra-sentra produksi baru yang tersebar di berbagai pulau besar di Indonesia dengan komoditas yang beragam.
Apa peran Kejaksaan Agung dalam manajemen risiko lintas sektor ini?
Kejaksaan Agung dilibatkan secara aktif bersama kementerian terkait untuk mengawal aspek hukum dan tata kelola administrasi proyek. Kehadiran lembaga hukum ini penting untuk meminimalkan risiko penyimpangan anggaran serta memastikan seluruh proses pengadaan dan pemanfaatan lahan berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku. Dengan pengawasan hukum yang melekat sejak awal, hambatan birokrasi dan potensi masalah hukum yang dapat menghentikan proyek di tengah jalan diharapkan dapat diantisipasi sedini mungkin demi kelancaran program swasembada pangan.
