Tuntutan Satu Tahun Penjara bagi Peroboh Rumah Dinas Bea Cukai Surabaya

Aksi nekat yang menjerat Murnita Triwidyaning ini bermula pada bulan Agustus tahun 2025. Pada masa tersebut, terdakwa mulai mencari penyedia jasa yang menyewakan alat berat berupa ekskavator untuk merobohkan sebuah bangunan. Setelah berhasil menemukan penyedia jasa yang dicari, terdakwa menyewa satu unit ekskavator dengan biaya sewa sebesar Rp 7 juta. Target pembongkaran yang dituju adalah sebuah bangunan yang berlokasi di Jalan Asemrowo Kali Nomor 23. Sebelum alat berat tersebut mulai meruntuhkan struktur bangunan, terdakwa terlebih dahulu mendatangi lokasi dan merusak gembok yang mengunci pagar halaman rumah dinas tersebut dengan menggunakan sebuah palu besi agar ekskavator bisa masuk ke area halaman.

Setelah akses masuk terbuka, operator ekskavator segera menjalankan perintah untuk merobohkan seluruh pagar dan menghancurkan bangunan utama rumah dinas tersebut. Proses penghancuran yang menggunakan alat berat ini berlangsung cepat hingga bangunan rumah dinas rata dengan tanah, dan hanya menyisakan bagian garasi saja yang berdiri. Hingga saat persidangan tuntutan ini digelar, keberadaan operator ekskavator yang mengoperasikan alat berat tersebut masih menjadi misteri. Pihak berwenang menyatakan bahwa operator alat berat tersebut saat ini masih berstatus masuk dalam daftar pencarian saksi untuk melengkapi berkas pemeriksaan perkara ini.

Baca Juga

Pasangan Suami Istri di Bandung Ditangkap Setelah Menjambret Ponsel Anak di Bawah Umur

Tindakan pembongkaran bangunan di Jalan Asemrowo Kali Nomor 23 ini sebenarnya tidak berjalan tanpa hambatan sama sekali. Pada saat proses perobohan sedang berlangsung, Ketua RT setempat yang bernama Nanang Sudibyo sempat mendatangi lokasi untuk melakukan peneguran. Nanang Sudibyo menegur terdakwa karena kegiatan pembongkaran gedung tersebut dilakukan tanpa adanya dokumen izin resmi dari pihak berwenang. Namun, teguran dari pengurus lingkungan setempat tersebut diabaikan oleh terdakwa. Murnita Triwidyaning justru berkilah dan menyatakan secara sepihak kepada Ketua RT bahwa bangunan rumah dinas tersebut sudah ia beli secara pribadi, sehingga ia merasa berhak melakukan pembongkaran.

Klaim kepemilikan pribadi yang dilontarkan oleh terdakwa tersebut terbukti tidak benar di hadapan hukum. Secara legalitas, bangunan yang dihancurkan tersebut merupakan aset resmi milik negara yang berada di bawah wewenang Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I. Status kepemilikan aset ini tercatat dengan jelas dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara atau SIMAK BMN. Selain itu, properti tersebut juga secara sah terdaftar sebagai rumah negara yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Akibat aksi perobohan bangunan secara ilegal ini, negara harus menanggung kerugian materiil yang ditaksir mencapai sekitar Rp 537,36 juta, yang dihitung dari total nilai kerusakan fisik bangunan yang hancur.

Baca Juga

Kronologi Kasus Mutilasi Depok, Pengakuan Tersangka Terkait Pertikaian di Kontrakan Cipayung

Atas perbuatan yang dilakukannya, jaksa penuntut umum menilai terdakwa telah terbukti secara sah melakukan pelanggaran hukum pidana. Dakwaan yang dijatuhkan merujuk pada Pasal 410 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 20 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan dakwaan alternatif yang disiapkan berupa Pasal 406 ayat (1) KUHP. Penggunaan pasal-pasal ini didasarkan pada tindakan perusakan barang atau bangunan milik pihak lain secara sengaja dan melawan hukum.

Setelah pembacaan dokumen tuntutan pidana satu tahun penjara selesai dibacakan oleh jaksa penuntut umum, jalannya persidangan dilanjutkan dengan agenda tanggapan dari pihak terdakwa. Ketua Majelis Hakim Nurcholis yang memimpin jalannya persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya memberikan kesempatan kepada terdakwa beserta penasihat hukumnya untuk mengajukan pembelaan. Majelis hakim memberikan waktu satu pekan bagi terdakwa untuk menyusun nota pembelaan atau pledoi, yang dijadwalkan akan dibacakan pada sidang berikutnya pada hari Rabu, 12 Agustus 2026. Persidangan pekan depan akan menjadi momen krusial bagi terdakwa untuk membantah atau meringankan tuntutan hukum yang dihadapinya.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap