Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turun tangan langsung memediasi perselisihan antara jajaran DPRD dan pihak eksekutif di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng). Langkah tersebut diambil menyusul mencuatnya wacana pemakzulan terhadap Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu yang berdampak pada realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setempat.
Tito mengingatkan agar friksi politik di tingkat lokal tidak sampai mengorbankan kepentingan masyarakat luas, terutama warga yang tengah tertimpa bencana alam. Dalam mediasi tersebut, Mendagri menemui perwakilan legislatif maupun eksekutif agar kembali bekerja sama.
"Saya datang ke sana menyampaikan, saya mediasi, janganlah kemudian perbedaan politik membuat gangguan terhadap operasi kemanusiaan untuk menyelamatkan masyarakat," ujar Tito.
KPK OTT Dirjen Kementerian ATR/BPN dan 2 Kepala Kantor Pertanahan
Penanganan bencana di Tapteng sebelumnya juga mendapat dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Presiden tercatat telah mencairkan dana penanggulangan bencana sebesar Rp123 miliar pada April, disusul kucuran tambahan Rp14 miliar pada Agustus.
Titik Temu Eksekutif dan Legislatif
Wacana pemakzulan Masinton sebelumnya sempat disuarakan oleh lima fraksi di DPRD Tapteng, yaitu Partai NasDem, Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB. Melalui juru bicaranya, Hazmi Arif Simatupang, kelima fraksi tersebut menyoroti jalannya roda pemerintahan daerah yang dinilai tidak optimal, dugaan tata kelola anggaran yang buruk, hingga kelambanan penanganan bencana banjir di wilayah Tapteng.
Perselisihan tersebut juga dipicu oleh pemangkasan 10 poin permintaan DPRD oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapteng. Namun setelah mediasi dan pembahasan lanjutan, DPRD Tapteng telah menggelar rapat bersama tim anggaran Pemkab Tapteng guna mencari jalan keluar atas permintaan yang sempat dipangkas tersebut.
OTT di Kementerian ATR/BPN Terkait Pengurusan HGB Summarecon di Bogor, KPK Tangkap 17 Orang
Menyusul dialog kedua pihak, DPRD Tapteng memutuskan untuk tidak menindaklanjuti wacana pemakzulan terhadap Bupati Masinton Pasaribu. Ketua DPRD Tapteng Joneri Sihite mengonfirmasi bahwa rencana pemakzulan tersebut tidak berlanjut ke tahap berikutnya.
"Sebenarnya pemakzulan kan masih wacana aja situ. Dan itu kan masih panjang tahap-tahapnya kalau berproses pun itu," jelas Joneri.
