Serikat Petani Indonesia (SPI) memberikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian (Kementan) atas upayanya menjaga stabilitas serta memacu produksi beras nasional saat menghadapi tekanan musim kemarau. Penguatan sarana dan prasarana pengairan yang digulirkan pemerintah dinilai menjadi penopang utama bertahannya produktivitas sektor pertanian.
Ketua SPI Henry Saragih mengungkapkan, di tengah berkurangnya total luasan areal tanam padi akibat keterbatasan suplai air di beberapa wilayah, produktivitas lahan yang terairi justru mencatatkan hasil positif. Produksi gabah pada lahan-lahan tersebut mampu menembus angka 8 hingga 10 ton per hektare.
"Di musim kemarau ini produksi beras naik per hektarenya bisa mencapai 8 hingga 10 ton per hektare. Namun luas lahan tanaman padi yang berkurang karena tidak semuanya terairi," ujar Henry dalam dialog terbuka di RRI, Senin (31/8/2026).
Ramalan Shio Naga dan Ular Kamis, 3 September 2026
Henry menilai, pembenahan infrastruktur hidrologi menjadi kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditunda. SPI secara terbuka mendukung langkah pemerintah dalam pengadaan sarana pengairan, khususnya percepatan perbaikan seluruh jaringan saluran irigasi yang rusak serta percepatan distribusi mesin pompa air ke sentra-sentra produksi pangan.
Ketersediaan pasokan air yang stabil disebutnya tidak hanya krusial untuk menyelamatkan tanaman padi, melainkan juga sangat dibutuhkan bagi keberlanjutan komoditas palawija. Mengingat ancaman anomali musim kering diperkirakan masih berpotensi berlangsung hingga 2027, mitigasi jangka panjang dinilai harus disiapkan sejak dini.
Tekan Dwelling Time, Bea Cukai Jakarta Optimalkan PLB
Guna mengantisipasi dampak perubahan pola iklim yang berkepanjangan, para petani membutuhkan pembaruan informasi cuaca secara berkala dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), yang diiringi dengan kebijakan serta pendampingan nyata dari kementerian terkait.
Henry menambahkan bahwa rencana pembangunan waduk sebagai penampung cadangan air baku, disertai kesiapan jaringan irigasi yang terintegrasi, wajib dimasukkan sebagai strategi inti pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian iklim pada masa mendatang.
