Setelah tiga dekade mengabdi di ranah birokrasi, I Wayan Adi Arnawa menempuh babak baru kepemimpinan daerah. Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Badung tersebut resmi dilantik sebagai Bupati Badung bersama Wakil Bupati Bagus Alit Sucipta di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 20 Februari 2025. Pasangan yang diusung koalisi PDI Perjuangan, Partai Demokrat, PBB, Perindo, dan Partai Gelora ini memenangkan kontestasi Pilkada 2024 dengan perolehan 221.802 suara sah untuk masa bakti 2025–2030.
Perjalanan karier pria kelahiran Pecatu, Kuta Selatan, 9 Maret 1966 ini berakar kuat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. Selepas menyelesaikan studi sarjana hukum di Universitas Udayana, Adi Arnawa mengawali pengabdian sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II Kabupaten Badung pada 1995. Puncak karier birokrasinya terwujud saat ia dipercaya menjabat Sekda Badung selama tujuh tahun pada periode 2017 hingga 2024, sebelum memutuskan mundur dari status ASN untuk maju ke gelanggang politik daerah.
Memimpin Badung, Adi Arnawa mengusung visi pariwisata berkualitas berlandaskan filosofi Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang dijabarkan dalam tujuh agenda kerja bertajuk Sapta Kriya Adi Cipta. Di awal kepemimpinannya, penanganan kemacetan lalu lintas, tata kelola sampah, dan penyediaan air bersih langsung ditempatkan sebagai tiga isu prioritas. Kinerja tata kelola daerah ini tecermin dari capaian Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Badung tahun 2025 yang menembus skor 4,21, salah satu yang tertinggi secara nasional.
Beda Narasi Mahasiswa vs Polisi soal Cairan Merica di Demo Jogja

Manuver Anggaran dan Akselerasi Jalan
Kemandirian fiskal menjadi modal utama realisasi program Pemkab Badung. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Badung 2026 mencapai Rp12,1 triliun, dengan porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp9,5 triliun dan ditingkatkan menjadi Rp9,7 triliun pada APBD Perubahan 2026. Sekitar 90 persen APBD Badung ditopang oleh penerimaan PAD, terutama dari pajak hotel, restoran, BPHTB, serta retribusi pariwisata lainnya.
Untuk memecah persoalan mobilitas di kawasan wisata utama, alokasi anggaran infrastruktur pada APBD Perubahan 2026 dipatok sebesar Rp2,74 triliun atau 59,23 persen dari total belanja daerah. Akselerasi fisik ini diperkuat melalui skema pembiayaan pinjaman strategis senilai Rp2,8 triliun dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Dana tersebut digunakan untuk membangun dan memperbaiki tiga trase jalan di kawasan Uluwatu dan Canggu. Pemkab Badung juga menjajaki pinjaman tahap kedua dari PT SMI untuk agenda prioritas 2027 serta mematangkan opsi penerapan jalan berbayar elektronik di koridor Gatsu-Canggu-Munggu.
Kemensos Bekali 600 Mahasiswa UINSA soal Standar Layanan LKS

Perluasan Bantuan Pendidikan dan Daya Beli
Selain fokus pada proyek fisik, belanja daerah diarahkan langsung ke sektor perlindungan sosial dan penguatan ekonomi produktif. Mulai 2026, Pemkab Badung menyalurkan program beasiswa pendidikan bagi siswa jenjang SMA dan mahasiswa perguruan tinggi (S1) yang berasal dari keluarga petani dan nelayan. Mahasiswa penerima beasiswa S1 mendapatkan fasilitas laptop pada tahun pertama serta pembiayaan perkuliahan hingga wisuda dengan masa studi maksimal empat tahun.
Di sektor perekonomian riil, pelaku UMKM di Kabupaten Badung difasilitasi akses pinjaman bersubsidi dengan limit pembiayaan hingga Rp100 juta. Guna menjaga stabilitas daya beli masyarakat dari lonjakan inflasi musiman pada perayaan hari besar keagamaan Hindu, Natal, maupun Idulfitri, pemerintah daerah mendistribusikan tunjangan hari raya keagamaan senilai Rp2 juta per kepala keluarga bagi rumah tangga berpenghasilan di bawah Rp5 juta per bulan.






