Departemen Administrasi Lokal Thailand resmi memberhentikan sebanyak 3.868 pejabat di seluruh negeri pada hari Senin. Langkah tegas ini diambil setelah para pejabat tersebut dicurigai terlibat dalam manipulasi hasil ujian seleksi rekrutmen yang diselenggarakan pada akhir tahun lalu.
Keputusan pemecatan massal ini ditetapkan secara resmi oleh komite yang bertugas mengawasi pejabat administrasi lokal di 76 provinsi. Dari hasil investigasi terhadap pelaksanaan seleksi tersebut, terungkap bahwa ribuan aparatur yang diberhentikan ini merupakan bagian dari kelompok peserta yang nilainya sengaja diubah agar dapat lolos dan bekerja di kantor-kantor administrasi lokal di berbagai penjuru wilayah.
Modus Suap dan Manipulasi Seleksi
Wakil Sekretaris Tetap untuk Kementerian Dalam Negeri sekaligus Penjabat Direktur Jenderal Departemen Administrasi Lokal, Nirat Pongsitthaworn, memaparkan bahwa sebanyak 3.868 pejabat yang dipecat merupakan bagian dari total 5.925 peserta yang terbukti nilainya dimanipulasi. Nirat mengonfirmasi bahwa 3.868 orang tersebut adalah mereka yang sudah sempat direkrut dan aktif menempati posisi, sedangkan sisa peserta lainnya belum sempat diangkat menjadi pegawai.
Potret Keluarga Suriah Mencari Nafkah dari Garam Gurun di Sabkhat al-Muh
Pelaksanaan ujian masuk administrasi lokal tersebut sebelumnya tercatat diikuti oleh sekitar 480.000 peserta. Penyelidikan lanjutan berhasil membongkar keberadaan jaringan korupsi yang menuntut uang suap dengan total akumulasi mencapai miliaran baht dari para kandidat. Praktik kotor tersebut dilakukan sebagai imbalan untuk mengerek atau memanipulasi nilai ujian demi meloloskan peserta ke jabatan yang diincar di Departemen Administrasi Lokal.
Berdasarkan temuan yang ada, besaran uang pelicin yang dipungut dari setiap pelamar sangat bervariasi, yakni berkisar antara 350.000 baht (sekitar Rp187 juta) hingga 800.000 baht (sekitar Rp427 juta). Nominal suap tersebut dipatok berdasarkan tingkatan posisi atau jabatan yang dituju oleh masing-masing peserta seleksi.
Eropa Terbelah soal Nuklir AS, Rusia Disebut Jadi Biang Kerok
Proses Hukum dan Penggantian Pejabat
Dalam perkembangannya, Nirat Pongsitthaworn mengakui terdapat sekitar 140 pejabat dari daftar mereka yang diberhentikan telah mengajukan pengunduran diri terlebih dahulu sebelum keputusan pemecatan resmi dijatuhkan. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa pengunduran diri yang dilakukan lebih awal tersebut sama sekali tidak akan menghentikan maupun berdampak pada proses hukum yang terus berjalan terhadap mereka.
Untuk menjaga kelancaran tugas-tugas pemerintahan daerah dan mengisi posisi yang ditinggalkan, pihak kementerian telah menyusun langkah pergantian aparatur. Nirat menyatakan bahwa kandidat cadangan dijadwalkan akan masuk menggantikan posisi para pejabat yang dipecat tersebut mulai bulan Oktober mendatang.
