Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (1/9/2026). Rapat tersebut digelar guna membahas langkah-langkah konkret pemerintah dalam memperluas akses hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dalam pertemuan di Hambalang tersebut, jajaran menteri mendiskusikan strategi komprehensif untuk memastikan ketersediaan rumah yang memenuhi standar kelayakan sekaligus ramah bagi kemampuan finansial publik.
Kebijakan Pembiayaan dan Ekosistem Permukiman Sehat
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa pembahasan dalam rapat terbatas secara khusus mematangkan kebijakan pembiayaan perumahan. Langkah ini diambil untuk mempermudah masyarakat dalam menjangkau kepemilikan tempat tinggal.
Menhut Ingin Sewa 12 Pesawat Tangani Karhutla, Bujetnya Rp1,54 T
Seskab Teddy menegaskan bahwa agenda penyediaan tempat tinggal tidak boleh hanya berfokus pada struktur fisik bangunan semata. Menurutnya, pembangunan hunian harus terintegrasi secara langsung dengan ekosistem permukiman yang sehat demi meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Integrasi Gerakan Indonesia ASRI dan Kearifan Lokal
Untuk mewujudkan ekosistem lingkungan yang sehat, pemerintah memadukan program perumahan dengan pembenahan kualitas lingkungan permukiman secara terpadu melalui Gerakan Indonesia ASRI. Salah satu wujud nyata dari upaya yang telah berjalan adalah program bedah rumah, yang tercatat telah menjangkau sebanyak 400 ribu rumah terhitung sejak 2025 hingga kini.
Novo Nordisk dan AWS Percepat Penemuan Obat dengan AI
Selain renovasi fisik hunian, upaya peningkatan kualitas lingkungan di bawah inisiatif ini mencakup berbagai langkah perbaikan fasilitas dasar permukiman. Ruang lingkup pembenahan meliputi penyediaan dan perbaikan sarana air bersih serta fasilitas sanitasi berupa Mandi, Cuci, Kakus (MCK), optimalisasi pengelolaan sampah, serta peningkatan kebersihan dan keindahan lingkungan setempat.
Di samping itu, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan penataan kawasan permukiman tetap selaras dan menyatu dengan kearifan lokal, budaya, serta identitas khas di setiap wilayah.
