Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Halilul Khairi menegaskan bahwa capaian penghargaan bagi pemerintah daerah bukanlah sebuah titik akhir dari tugas birokrasi. Menurutnya, penghargaan atas kinerja pemda semestinya menjadi pemicu untuk terus menghadirkan pelayanan terbaik dan prima bagi masyarakat luas.
Halilul menyampaikan bahwa pemerintah daerah yang meraih penghargaan tidak boleh langsung berpuas diri. Pengakuan yang paling hakiki dan utama bagi kepemimpinan di daerah semestinya datang langsung dari rakyat melalui pelayanan publik yang maksimal serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dorong Peningkatan Pelayanan Publik
Pesan tersebut disampaikan sehubungan dengan perhelatan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch II Regional Kalimantan. Acara penghargaan bergengsi bagi jajaran pemerintah daerah di Pulau Borneo ini diinisiasi dan diselenggarakan secara bersama oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama IPDN.
Bareskrim Geledah Toko Emas di Cikini, Diduga Jaringan China
Halilul menekankan bahwa esensi penghargaan dari pemerintah pusat adalah untuk memicu motivasi berkelanjutan, bukan sekadar simbol prestasi formal. Pelayanan yang menyentuh kebutuhan masyarakat sehari-hari dinilai sebagai tolok ukur keberhasilan utama dari setiap kepala daerah dan perangkat pemerintahan.
Rangkaian Acara di Balikpapan
Kegiatan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch II Regional Kalimantan dijadwalkan berlangsung pada Kamis (3/9) dan berlokasi di Hotel Platinum, Balikpapan. Forum ini mempertemukan para pemangku kebijakan strategis di wilayah Kalimantan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Fadli Zon Upayakan Revitalisasi Rumah Adat Sade yang Terbakar
Acara tersebut dihadiri oleh lima gubernur serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tingkat provinsi se-Kalimantan. Selain para pimpinan provinsi, agenda ini juga melibatkan para bupati dan wali kota dari berbagai kabupaten dan kota di seluruh kawasan Kalimantan.
Selain prosesi penyerahan apresiasi kinerja pemerintahan daerah, rangkaian kegiatan ini juga mencakup agenda rapat koordinasi (rakor). Pertemuan koordinasi ini melibatkan seluruh jajaran Forkopimda tingkat provinsi se-Kalimantan bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
