Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengupayakan langkah rehabilitasi, restorasi, dan revitalisasi kawasan Rumah Adat Sade di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), pascamusibah kebakaran yang melanda permukiman tradisional tersebut. Penanganan dampak bencana ini dilakukan melalui koordinasi lintas sektor bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait, termasuk Sekretariat Negara (Setneg).
Dalam rencana penataan ulang kawasan, Fadli mengusulkan sejumlah penyesuaian teknis guna meminimalkan risiko kebakaran berulang. Salah satu poin utamanya adalah mengatur jarak antar-rumah adat agar sedikit lebih renggang sehingga standar keamanan kawasan meningkat. Selain jarak bangunan, perencanaan revitalisasi juga mencakup pembenahan saluran air, perbaikan instalasi listrik, serta penataan kawasan terpadu yang ramah bagi wisatawan budaya.
Meski ada penyesuaian pada tata ruang, Fadli memastikan keaslian bentuk dan nilai historis bangunan tidak akan diubah. Identitas arsitektur dan karakteristik khas Rumah Adat Sade akan tetap dipertahankan dengan mengandalkan pengetahuan serta kearifan masyarakat adat setempat.
Bareskrim Geledah Toko Emas di Cikini, Diduga Jaringan China
Hingga kini, pemerintah belum menetapkan besaran total anggaran maupun jadwal pasti dimulainya pengerjaan fisik di lapangan. Tahapan saat ini masih difokuskan pada pendataan terperinci mengenai jumlah rumah adat dan kios yang terdampak, berikut kalkulasi kebutuhan sistem pengamanan serta jaringan listrik. Fadli berharap tahapan administrasi dan perencanaan teknis dapat dipercepat agar proses pembangunan kembali kawasan adat tersebut dapat terlaksana pada tahun ini.
Dukungan dan Desakan Parlemen
Upaya pemulihan Kampung Adat Sade turut mendapat dorongan dari parlemen. Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan langkah revitalisasi secara konkret, mengingat Desa Adat Sade merupakan aset kebanggaan masyarakat NTB sekaligus bagian penting dari kekayaan warisan budaya Indonesia.
Kementerian Haji dan Umrah Verifikasi 3.900 Travel dan Tindak Penyelenggara Ilegal
Lalu berharap percepatan revitalisasi dapat diwujudkan melalui alokasi anggaran yang memadai ataupun melalui arahan khusus dari Presiden. Lebih lanjut, Komisi X DPR menyatakan dukungannya terhadap pengajuan tambahan anggaran bagi Kementerian Kebudayaan, dengan catatan agar dana tersebut tidak terhambat pemblokiran sehingga pelaksanaan agenda dan program prioritas di sektor kebudayaan dapat berjalan optimal.
