Penyelesaian Kasus Rokok Ilegal di Jambi Melalui Denda Ultimum Remedium

Penindakan terhadap aktivitas ilegal ini dilakukan oleh petugas Bea Cukai Jambi di kawasan Simpang IV Sipin, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi. Dalam operasi penindakan tersebut, petugas berhasil mengamankan ribuan bungkus rokok yang tidak dilekati pita cukai resmi. Selain menyita barang bukti berupa rokok tanpa cukai, petugas juga mengamankan seorang terduga pelaku yang memiliki peran dalam aktivitas penimbunan tersebut. Pelaku yang diamankan dalam operasi ini diidentifikasi dengan inisial H.

Apa aturan hukum yang dilanggar oleh terduga pelaku penimbunan rokok tersebut?

Tindakan menimbun rokok tanpa pita cukai merupakan pelanggaran serius terhadap hukum perpajakan dan cukai di Indonesia. Aktivitas yang dilakukan oleh terduga pelaku H dinilai melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 54 dan/atau Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Aturan ini telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Baca Juga

Kunjungan Wisatawan ke Indonesia Tembus Rekor pada Semester I 2026 Meski Harga BBM Naik

Bagaimana terduga pelaku bisa menyelesaikan kasus ini dengan membayar denda tanpa melalui sidang pidana?

Berdasarkan penjelasan dari Kepala Bea Cukai Jambi, Dafit Kasianto, penyidikan terhadap tindak pidana di bidang cukai dapat dihentikan melalui mekanisme yang dikenal sebagai Ultimum Remedium. Ketentuan ini mengacu pada Pasal 40B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Melalui mekanisme ini, proses hukum pidana dihentikan asalkan terduga pelaku bersedia membayar sanksi administratif berupa denda yang telah ditetapkan.

Berapa besaran denda yang harus dibayar oleh pelaku H dan ke mana uang tersebut disalurkan?

Terduga pelaku berinisial H secara resmi mengajukan permohonan agar perkara yang menjeratnya tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan pidana. Sebagai konsekuensinya, H menyatakan kesediaan untuk membayar sanksi administratif sesuai dengan ketentuan. Nilai denda administratif yang dikenakan kepada H adalah sebesar Rp250.656.000. Uang denda tersebut kini telah disetorkan secara penuh oleh yang bersangkutan langsung ke rekening kas negara.

Apakah benar ada isu pemerasan senilai Rp700 juta dalam penyelesaian kasus ini?

Baca Juga

Tim Hukum Febrie Adriansyah Siapkan Dua Gugatan Praperadilan Terkait Kasus TPPU

Seiring dengan penanganan kasus ini, sempat beredar rumor di tengah masyarakat mengenai adanya permintaan uang atau upaya pemerasan sebesar Rp700 juta untuk menyelesaikan perkara rokok ilegal ini. Menanggapi rumor tersebut, Kepala Bea Cukai Jambi, Dafit Kasianto, secara tegas membantah informasi itu. Dafit Kasianto memastikan tidak ada permintaan uang tidak resmi atau pemerasan senilai Rp700 juta dari pihak Bea Cukai Jambi kepada pelaku.

Bagaimana nasib ribuan bungkus rokok ilegal yang disita sebagai barang bukti?

Meskipun terduga pelaku H telah membayar denda administratif sebesar ratusan juta rupiah untuk menghentikan penyidikan pidananya, hal itu tidak membuat barang bukti rokok ilegal dikembalikan kepadanya. Seluruh barang hasil penindakan berupa ribuan bungkus rokok tanpa pita cukai tersebut kini telah ditetapkan statusnya menjadi Barang Milik Negara. Saat ini, rokok-rokok ilegal tersebut disimpan dengan aman di Tempat Penimbunan Pabean Bea Cukai Jambi. Dafit Kasianto memastikan bahwa seluruh barang bukti tersebut nantinya akan dimusnahkan secara total, dan tidak ada mekanisme pengembalian barang kepada pelanggar.

Bagaimana cara masyarakat melaporkan jika mencurigai adanya aktivitas peredaran rokok ilegal serupa?

Bea Cukai Jambi sangat mengharapkan peran aktif dari masyarakat untuk membantu memberantas peredaran barang-barang kena cukai ilegal yang merugikan penerimaan negara. Masyarakat diimbau untuk turut berperan aktif dengan melaporkan dugaan aktivitas ilegal serupa. Laporan dapat disampaikan secara langsung melalui nomor Layanan Informasi Bea Cukai Jambi di 0895-0215-3213.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap