Pemerintah menetapkan tingkat kesejahteraan keluarga melalui pengelompokan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penyaluran bantuan sosial. Masyarakat yang ingin memastikan apakah namanya terdaftar sebagai penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dapat melakukan pengecekan secara mandiri secara daring tanpa harus mendatangi kantor kelurahan atau dinas sosial setempat.
Sistem pendataan berbasis desil ini memetakan kondisi sosial ekonomi penduduk secara bertingkat, mulai dari tingkat kerentanan tertinggi hingga kelompok masyarakat yang mandiri secara finansial.
Memahami Tingkatan Desil dalam DTSEN
Penetapan desil 1 hingga 10 pada basis data DTSEN berfungsi sebagai tolok ukur utama Kementerian Sosial (Kemensos) dalam menentukan sasaran program bantuan pemerintah. Pengelompokan ini dihitung berdasarkan berbagai indikator sosial ekonomi, seperti kondisi tempat tinggal, kepemilikan aset, tingkat pendidikan, dan status pekerjaan anggota keluarga.
- Desil 1: Mewakili 10 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah atau kelompok paling rentan.
- Desil 1 sampai 4: Menjadi prioritas utama pemerintah untuk menerima jaring pengaman sosial reguler, termasuk PKH, BPNT, dan bantuan pendidikan seperti KIP Kuliah.
- Desil 5 ke atas: Mencakup kelompok masyarakat menengah hingga kelompok ekonomi teratas dengan tingkat kemandirian finansial tinggi, sehingga tidak menjadi target penerima bantuan sosial reguler.
Kemensos telah menyelaraskan aturan desil agar program PKH dan BPNT fokus menyasar keluarga penerima manfaat yang berada di rentang desil 1 hingga 4.
Penyaluran Program Indonesia Pintar PIP Kementerian Pendidikan, Syarat, Cara Cek, dan Ketentuan Pencairan
Ketentuan Penyaluran Bantuan Sosial BPNT
Bagi masyarakat yang terdata dalam kelompok prioritas, penyaluran bantuan seperti BPNT diberikan dengan nominal sebesar Rp200.000 per bulan. Pencairan umumnya dilakukan sekaligus per tiga bulan (triwulan), sehingga setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima total dana sebesar Rp600.000 per periode pencairan.
Sebagai contoh, penyaluran BPNT tahap 3 berlangsung pada rentang bulan Juli, Agustus, dan September. Data kepesertaan yang valid pada DTSEN menjadi syarat mutlak agar dana bantuan dapat dicairkan sesuai jadwal yang ditentukan.
Langkah Mengecek Status Penerima Bantuan Sosial
Pengecekan data kepesertaan bansos PKH dan BPNT secara daring dapat dilakukan menggunakan data kependudukan resmi. Langkah ini memudahkan warga memastikan apakah Nomor Induk Kependudukan (NIK) mereka masih aktif sebagai penerima manfaat.
Pemutakhiran Data DTKS Kemensos untuk Penerima Bansos PBI JK, Integrasi Sistem dan Ketentuan Baru
- Siapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang memuat NIK kepala keluarga atau anggota keluarga yang hendak diperiksa.
- Buka peramban di perangkat ponsel atau komputer, lalu akses portal resmi pengecekan bantuan sosial Kemensos.
- Masukkan data wilayah domisili sesuai KTP, mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan.
- Isi nama lengkap penerima manfaat sesuai data yang tertera pada identitas kependudukan.
- Masukkan kode verifikasi yang muncul pada layar untuk keamanan sistem.
- Klik tombol pencarian data untuk melihat status penerimaan bantuan, periode penyaluran, serta jenis bantuan yang diterima.
Penanganan Ketidaksesuaian Data dan Verifikasi Ulang
Dalam pelaksanaan di lapangan, ketidaksesuaian klasifikasi desil terkadang terjadi. Beberapa laporan di wilayah tertentu, seperti Yogyakarta, mencatat adanya pekerja sektor informal yang masuk ke dalam kategori desil lebih tinggi daripada kondisi ekonomi mereka yang sebenarnya.
Apabila terjadi kekeliruan pengelompokan tingkat kesejahteraan atau nama belum terdaftar meskipun memenuhi kriteria, masyarakat dapat memanfaatkan jalur pengaduan resmi. Kemensos menyediakan mekanisme sanggahan dan pengajuan verifikasi ulang agar data ekonomi keluarga dapat diperbarui serta disesuaikan kembali dengan fakta di lapangan.
