Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyoroti persoalan tingginya angka kematian ibu dan bayi di Indonesia. Posisi Indonesia dalam aspek keselamatan ibu dan bayi dinilai masih tergolong buruk jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN.
Berdasarkan data yang disampaikan, angka kematian bayi di Indonesia mencapai sekitar 30.000 kasus per tahun. Sementara itu, angka kematian ibu di tanah air tercatat berada di kisaran 4.000 kasus per tahun. Wilayah Jawa Barat menjadi salah satu daerah dengan catatan kasus yang menonjol, di mana terdapat tiga kabupaten atau kota yang memiliki angka kematian ibu dan bayi yang tinggi.
Temuan di Rumah Sakit Berakreditasi Paripurna
Persoalan tingginya kasus kematian ibu dan bayi ini menjadi perhatian serius karena kasus-kasus tersebut justru ditemukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang telah menyandang predikat akreditasi paripurna.
3,3 Juta Orang Berebut 5.000 Tiket Alfamart Run 2026
Budi mencontohkan adanya kejadian ketika seorang pasien masuk ke rumah sakit dengan kondisi pendarahan. Pasien tersebut tidak meninggal secara langsung akibat pendarahan saat tiba, melainkan meninggal dunia tiga hingga empat hari kemudian lantaran mengalami infeksi. Kondisi tersebut dinilai menjadi indikasi nyata bahwa manajemen pengendalian dan penanganan infeksi di rumah sakit bersangkutan masih belum berjalan dengan baik.
Pendampingan dan Evaluasi Tata Kelola
Menindaklanjuti persoalan ini, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah mendata dan memetakan sejumlah rumah sakit yang mencatatkan angka kematian ibu dan bayi yang tinggi. Rumah sakit yang masuk dalam pemetaan tersebut akan memperoleh pendampingan langsung dari Kemenkes. Pemerintah memberikan tenggat waktu selama satu tahun kepada manajemen rumah sakit terkait untuk melakukan langkah-langkah perbaikan.
KPK Kulik Transaksi Rekening Mantan Aspri Ridwan Kamil
Selain evaluasi terhadap penanganan klinis, Kemenkes juga menetapkan tata kelola administrasi sebagai salah satu pilar penilaian rumah sakit. Melalui pilar ini, pemerintah akan mengukur kelayakan tata kelola manajemen rumah sakit secara menyeluruh, termasuk dalam pemenuhan kewajiban pembayaran remunerasi tenaga kesehatan.
