Kebijakan keimigrasian Indonesia terus mengalami perkembangan dinamis dalam upaya menarik investasi asing sekaligus menjaga keamanan nasional. Salah satu langkah strategis yang menjadi sorotan adalah implementasi program Golden Visa. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas), Hendarsam Marantoko, menegaskan bahwa program Golden Visa telah berhasil menarik komitmen investasi dengan nilai mencapai Rp52,1 triliun. Capaian ini menunjukkan besarnya minat pelaku usaha global untuk menanamkan modal di Tanah Air melalui jalur keimigrasian khusus tersebut.
Meskipun potensi investasi yang ditawarkan sangat besar, pemerintah tetap dihadapkan pada tantangan pengawasan dokumen dan izin tinggal warga negara asing. Upaya menjaga integritas sistem keimigrasian dibuktikan dengan tindakan tegas Direktorat Jenderal Imigrasi yang melimpahkan 10 investor asing palsu ke Kejaksaan Negeri Tangerang. Para pelaku pemalsuan dokumen visa tersebut kini menghadapi ancaman hukuman penjara hingga lima tahun. Langkah penegakan hukum ini menegaskan pentingnya validasi ketat agar fasilitas kemudahan investasi tidak disalahgunakan.
Dinamika kebijakan visa ini juga memicu diskusi mendalam di kalangan akademisi dan pembuat kebijakan. Dalam sebuah diskusi publik bertajuk "Menguji Wacana Perluasan Bebas Visa: Peluang atau Ancaman?" yang diselenggarakan di Aula Nusantara, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta pada Rabu, 29 Juli 2026, berbagai sudut pandang dikemukakan. Acara yang dipandu oleh Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Dr. Lisda Syamsumardian, ini menghadirkan narasumber seperti Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Prof. Hikmahanto Juwana, Co-Founder ISESS Khairul Fahmi, serta dihadiri Pemimpin Redaksi Hallonews, Sumber Rajasa Ginting.
Ditangkap, Perampok yang Sekap Dokter di Sumut Minum Tuak Sebelum Beraksi
Dalam diskusi tersebut, Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Sugiat Santoso, meminta pemerintah melakukan evaluasi mendalam terhadap pemberian fasilitas bebas visa yang baru-baru ini diberikan kepada enam negara. Sementara itu, Rektor Universitas Pancasila, Prof. Dr. Adnan Hamid, menyoroti adanya celah pengawasan yang dapat memicu maraknya Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal di Indonesia. Hal ini menunjukkan perlunya keseimbangan antara kemudahan akses masuk dan ketatnya pengawasan di lapangan.
Dari sektor pariwisata, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menyatakan dukungannya terhadap wacana pemberlakuan kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) demi memperkuat daya saing pariwisata nasional. Kemenpar mengusulkan pemberian BVK ini secara selektif kepada sejumlah negara dengan mempertimbangkan ukuran pasar, pengeluaran wisatawan, serta keberlanjutan kunjungan. Namun, kebijakan ini harus ditimbang secara matang karena Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan adanya potensi kehilangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga Rp3,02 triliun per tahun jika kebijakan BVK kembali diterapkan secara luas bagi 169 negara.
Di wilayah perbatasan, Ketua Asosiasi Perusahaan Nasional Batam, Andi Xie, menyoroti pentingnya menghidupkan kembali penerbangan langsung dari Tiongkok ke Batam untuk mendongkrak kunjungan wisatawan. Di sisi lain, aspek keamanan tetap diperketat di mana Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam mengintensifkan pengawasan terhadap kapal-kapal asing yang melintasi perairan Batam. Pengawasan ketat ini sejalan dengan pandangan Yanuar Arif yang mengingatkan bahwa lembaga imigrasi merupakan wajah Indonesia di mata dunia sekaligus garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara.
Investor China Pilih Malaysia dan Singapura untuk Amankan Aset
Untuk menjaga marwah institusi, integritas aparat penegak hukum menjadi hal yang sangat krusial. Hal ini selaras dengan wejangan Presiden Prabowo kepada pamong praja muda agar senantiasa menjauhi tindakan korupsi dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Selain itu, dukungan imigrasi juga dirasakan di berbagai sektor lain, seperti apresiasi yang disampaikan oleh panitia pelaksana Turnamen Piala Presiden Elite 2026 kepada Direktorat Jenderal Imigrasi atas dukungan penuh yang diberikan dalam penyelenggaraan acara tersebut.
Di tingkat internasional, diplomasi keimigrasian terus berjalan di mana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul sedang mengupayakan fasilitas bebas visa bagi warga negara Indonesia yang ingin melakukan kunjungan singkat ke Korea Selatan. Sementara itu, penegakan hukum domestik tetap berjalan konsisten, termasuk kepastian dari pihak imigrasi bahwa status cegah tangkal terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, masih tetap berlaku hingga saat ini.
