Mengukur Dampak Program Golden Visa dan Evaluasi Kebijakan Bebas Visa di Indonesia

Dinamika kebijakan visa ini juga memicu diskusi mendalam di kalangan akademisi dan pembuat kebijakan. Dalam sebuah diskusi publik bertajuk "Menguji Wacana Perluasan Bebas Visa: Peluang atau Ancaman?" yang diselenggarakan di Aula Nusantara, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta pada Rabu, 29 Juli 2026, berbagai sudut pandang dikemukakan. Acara yang dipandu oleh Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Dr. Lisda Syamsumardian, ini menghadirkan narasumber seperti Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Prof. Hikmahanto Juwana, Co-Founder ISESS Khairul Fahmi, serta dihadiri Pemimpin Redaksi Hallonews, Sumber Rajasa Ginting.

Baca Juga

Evaluasi Performa PSMS Medan Setelah Laga Kontra Persebaya di Piala Presiden 2026

Dalam diskusi tersebut, Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Sugiat Santoso, meminta pemerintah melakukan evaluasi mendalam terhadap pemberian fasilitas bebas visa yang baru-baru ini diberikan kepada enam negara. Sementara itu, Rektor Universitas Pancasila, Prof. Dr. Adnan Hamid, menyoroti adanya celah pengawasan yang dapat memicu maraknya Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal di Indonesia. Hal ini menunjukkan perlunya keseimbangan antara kemudahan akses masuk dan ketatnya pengawasan di lapangan.

Dari sektor pariwisata, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menyatakan dukungannya terhadap wacana pemberlakuan kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) demi memperkuat daya saing pariwisata nasional. Kemenpar mengusulkan pemberian BVK ini secara selektif kepada sejumlah negara dengan mempertimbangkan ukuran pasar, pengeluaran wisatawan, serta keberlanjutan kunjungan. Namun, kebijakan ini harus ditimbang secara matang karena Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan adanya potensi kehilangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga Rp3,02 triliun per tahun jika kebijakan BVK kembali diterapkan secara luas bagi 169 negara.

Di wilayah perbatasan, Ketua Asosiasi Perusahaan Nasional Batam, Andi Xie, menyoroti pentingnya menghidupkan kembali penerbangan langsung dari Tiongkok ke Batam untuk mendongkrak kunjungan wisatawan. Di sisi lain, aspek keamanan tetap diperketat di mana Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam mengintensifkan pengawasan terhadap kapal-kapal asing yang melintasi perairan Batam. Pengawasan ketat ini sejalan dengan pandangan Yanuar Arif yang mengingatkan bahwa lembaga imigrasi merupakan wajah Indonesia di mata dunia sekaligus garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara.

Baca Juga

Strategi Roberto Mancini Rebut Kembali Hati Suporter Timnas Italia

Untuk menjaga marwah institusi, integritas aparat penegak hukum menjadi hal yang sangat krusial. Hal ini selaras dengan wejangan Presiden Prabowo kepada pamong praja muda agar senantiasa menjauhi tindakan korupsi dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Selain itu, dukungan imigrasi juga dirasakan di berbagai sektor lain, seperti apresiasi yang disampaikan oleh panitia pelaksana Turnamen Piala Presiden Elite 2026 kepada Direktorat Jenderal Imigrasi atas dukungan penuh yang diberikan dalam penyelenggaraan acara tersebut.

Di tingkat internasional, diplomasi keimigrasian terus berjalan di mana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul sedang mengupayakan fasilitas bebas visa bagi warga negara Indonesia yang ingin melakukan kunjungan singkat ke Korea Selatan. Sementara itu, penegakan hukum domestik tetap berjalan konsisten, termasuk kepastian dari pihak imigrasi bahwa status cegah tangkal terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, masih tetap berlaku hingga saat ini.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap