Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan regulasi ketat mengenai tata cara penagihan kredit dan pembiayaan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023. Peraturan ini resmi menggantikan POJK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan guna menjamin perlindungan debitur dari praktik penagihan yang sewenang-wenang.
Apa dasar hukum dan identitas wajib yang harus dimiliki tenaga penagih? Berdasarkan POJK Nomor 22 Tahun 2023, setiap tenaga penagih atau debt collector yang ditugaskan oleh penyelenggara wajib menggunakan kartu identitas resmi. Kartu identitas tersebut harus diterbitkan oleh pihak ketiga yang bekerja sama secara sah dengan penyelenggara layanan serta memuat foto diri penagih secara jelas. Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang terdaftar dan berizin di OJK diwajibkan memastikan seluruh mitra penagihannya mematuhi standar identitas ini.
Kapan dan di mana penagihan pinjol boleh dilakukan? Aturan penagihan pinjol terbaru dari OJK membatasi waktu operasional penagihan, yaitu hanya dapat berlangsung mulai pukul 08.00 hingga 20.00 sesuai dengan wilayah waktu alamat penerima dana. Terkait lokasi dan sarana, penagihan hanya diperbolehkan melalui jalur komunikasi pribadi, alamat penagihan resmi, atau domisili penerima dana. Penagihan di luar batasan jam 08.00-20.00 maupun di luar alamat domisili atau alamat penagihan hanya sah jika telah memperoleh persetujuan atau perjanjian terlebih dahulu dari penerima dana.
Kontribusi Terhadap UMKM Naik Terus, OJK Dorong Pertumbuhan Pindar
Tindakan apa saja yang dilarang keras selama proses penagihan? Regulator melarang penagihan yang menggunakan ancaman, kekerasan fisik, tekanan verbal, maupun tindakan apa pun yang bertujuan mempermalukan penerima dana. Tenaga penagih dilarang keras melontarkan perkataan atau melakukan intimidasi yang merendahkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), harkat, martabat, serta harga diri, baik secara langsung di dunia fisik maupun melalui perundungan siber (cyber bullying). Larangan perlindungan ini juga mencakup kontak darurat, kerabat, rekan kerja, keluarga, hingga harta benda penerima dana. Selain itu, penagihan tidak boleh dialamatkan kepada pihak selain penerima dana, dan dilarang dilakukan secara terus-menerus melalui sarana komunikasi hingga mengganggu kenyamanan.
Bagaimana membedakan penagihan pinjol legal dan pinjol ilegal? Hingga Juli 2026, OJK mencatat terdapat 95 perusahaan fintech lending atau penyelenggara LPBBTI berizin resmi di Indonesia, baik konvensional maupun syariah. Platform legal wajib menjalankan transparansi biaya, perlindungan data pribadi, dan tata cara penagihan beretika. Sebaliknya, pinjol ilegal kerap memikat dengan iming-iming pencairan dana instan tanpa syarat ketat, namun berisiko membebankan suku bunga tinggi, biaya tersembunyi, serta menjalankan intimidasi penagihan yang melanggar aturan.
OJK Dorong Rekening SimPel Jadi Latihan Mandiri Finansial Pelajar NTT
Ke mana masyarakat dapat mengadukan pelanggaran penagihan? Penerima dana yang mendapati pelanggaran operasional oleh penagih dari platform berizin OJK dapat menyampaikan pengaduan resmi. Laporan disertai data dan bukti pendukung dapat dikirimkan melalui situs kontak157.ojk.go.id, panggilan telepon ke nomor 157, atau surat elektronik ke konsumen@ojk.go.id.
