Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menuntaskan dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu paling lambat pada akhir tahun 2026. Partai ini mengusulkan agar regulasi kepemiluan tersebut dapat disahkan bersamaan dengan RUU Perampasan Aset sebelum masa sidang tahun 2026 ditutup.
Ketua Tim Task Force sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura, Patrice Rio Capella, menyatakan bahwa pengesahan RUU Pemilu pada akhir 2026 akan memberikan kepastian waktu bagi persiapan penyelenggaraan Pemilu 2029. Dengan payung hukum yang rampung tepat waktu, proses rekrutmen penyelenggara pemilu dapat langsung bergulir pada awal tahun berikutnya.
"Saya pikir akhir tahun 2026, serentak dengan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, saya pikir bisa diputuskan dalam sidang terakhir sebelum tutup tahun 2026. Jadi, 2027 sudah mulai proses untuk pemilihan dan seleksi KPU, Bawaslu, dan sebagainya," ujar Rio, Jumat (4/9/2026).
Bobol Warung di Serang, Pencuri Gasak Ratusan Bungkus Rokok dan 20 Tabung LPG
Kesiapan Penyelenggara hingga Tingkat Kecamatan
Rio menekankan pentingnya menghindari pembahasan regulasi pemilu di masa kritis atau injury time menjelang pemilu. Menurutnya, penetapan undang-undang secara tergesa-gesa berisiko mengganggu kesiapan operasional di lapangan, mengingat pembentukan struktur Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) membutuhkan waktu panjang dan mencakup tingkatan pusat, daerah, hingga kecamatan.
Karena pembentukan kelembagaan pengawas dan pelaksana pemilu berlangsung secara menyeluruh ke seluruh pelosok tanah air, Hanura menilai langkah DPR untuk memutus RUU Pemilu lebih awal merupakan keputusan yang arif dan bijak.
Jelang Pertemuan Trump-Xi Jinping, China Mainkan Lagi Kartu Mati AS Lewat Logam Tanah Jarang
Selain soal waktu pengesahan, Hanura menginginkan proses perumusan RUU Pemilu di parlemen berjalan transparan dan terbuka dengan melibatkan seluruh partai politik. Pelibatan berbagai pihak dinilai penting demi menghasilkan aturan main kepemiluan yang komprehensif.
Meski demikian, Hanura menegaskan tetap menghormati tahapan legislasi yang saat ini tengah bergulir di DPR. Rio menyebut partainya tetap siap menghadapi berbagai dinamika jadwal, termasuk jika pembahasan RUU Pemilu pada akhirnya diputuskan mendekati batas akhir waktu legislasi.
