Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan alasan di balik lonjakan dan pergeseran status desil masyarakat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Volume 3. Perubahan tersebut memicu perhatian publik setelah banyak warga mendapati posisi tingkat kesejahteraannya bergeser signifikan dalam waktu singkat.
Menurut pria yang akrab disapa Gus Ipul ini, ketidakstabilan posisi desil tersebut dipicu oleh masuknya sekitar 12 juta data baru dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang belum melalui tahapan verifikasi lengkap.
"Baru masuk 12 juta data baru dari BKKBN yang belum dilakukan verifikasi dan validasi, sehingga loncat-loncat," ujar Gus Ipul.
Ia memastikan anomali data tersebut saat ini telah diperbaiki. Badan Pusat Statistik (BPS) telah menerbitkan pembaruan melalui DTSEN Volume 3.1 untuk mengoreksi pergeseran angka yang sempat terjadi.
Dampak Perubahan Desil terhadap Penyaluran Bansos
Menanggapi kekhawatiran warga yang khawatir kehilangan hak bantuan sosial, Gus Ipul menegaskan bahwa perubahan angka desil tidak serta-merta membuat seseorang langsung dicoret dari daftar penerima bansos. Penyaluran bantuan sosial tetap mengacu pada penetapan resmi penerima pada masing-masing periode penyaluran program.
Pupuk Indonesia Dorong Penyaluran Pupuk Tepat Sasaran di Takalar
Sebagai contoh, penyaluran bantuan Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan dilakukan secara berkala setiap sebulan sekali berdasarkan penetapan yang berlaku.
Sorotan terhadap pergeseran desil ini mengemuka seiring masuknya masa pendaftaran perguruan tinggi yang mempersyaratkan kriteria Program Indonesia Pintar atau Kartu Indonesia Pintar (KIP), bertepatan dengan peluncuran pembaruan DTSEN Volume 3.
Mekanisme Pemeringkatan Relatif dan Pemutakhiran Data
Andy Kurniawan menjelaskan bahwa desil di dalam DTSEN bukanlah tolok ukur langsung yang menentukan kaya atau miskinnya seseorang secara mutlak maupun besaran nominal pendapatan. Desil merupakan sistem pemeringkatan relatif kesejahteraan penduduk secara nasional yang membagi seluruh populasi ke dalam 10 kelompok, mulai dari tingkat kesejahteraan terendah hingga tertinggi.
Sifatnya yang relatif membuat posisi desil seseorang dapat naik atau turun meski kondisi ekonomi pribadinya tidak berubah. Pergeseran tersebut bisa terjadi karena perubahan kondisi sosial-ekonomi keluarga lain yang berada di dalam daftar pemeringkatan nasional. Pemutakhiran DTSEN sendiri dilakukan secara berkala setiap tiga bulan sekali, sehingga menghasilkan empat versi data sepanjang tahun.
Zulhas Ancam Pecat Pegawai Dapur MBG yang Tak Becus Urus Makanan
Desil digunakan pemerintah sebagai salah satu pertimbangan dalam menyusun prioritas, bukan menjadi satu-satunya syarat mutlak penerimaan program bantuan sosial. Masing-masing program bantuan tetap memberlakukan kriteria khusus. Sebagai gambaran, meski warga berada di desil 1 hingga 4 yang menjadi kelompok prioritas Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan tetap tidak dapat diberikan jika yang bersangkutan berstatus pegawai negeri sipil (PNS).
Masyarakat yang membutuhkan penyesuaian atau perbaikan data dapat mengajukan pemutakhiran melalui pemerintah desa atau kelurahan setempat lewat operator SIKS-NG, pendamping PKH, kantor BPS, maupun pemerintah daerah. Pengajuan mandiri juga dapat diproses melalui aplikasi Cek Bansos.
Selain kanal tersebut, layanan pemutakhiran data terpadu dapat diakses melalui pusat panggilan 021-171, layanan pesan WhatsApp di nomor 08877-171-171, serta situs resmi dtsen-form.bps.go.id dan perlinsos.kemensos.go.id.
