Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura secara resmi mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk menjatuhkan sanksi tegas kepada para pelaku kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah penindakan hukum yang kuat dinilai mendesak mengingat kebakaran hutan dan lahan saat ini masih meluas di berbagai kawasan di Pulau Kalimantan dan Sumatra.
Wakil Ketua Umum Partai Hanura, Patrice Rio Capella, menyatakan keresahannya terhadap karhutla yang dinilai telah menjadi persoalan tahunan. Menurut Rio, peristiwa kebakaran lahan ini umumnya berulang pada rentang waktu Agustus hingga Oktober dan terus menimbulkan dampak luas jika tidak ditangani dengan penegakan sanksi yang nyata.
Dampak Asap Lintas Batas dan Sorotan Internasional
Eskalasi karhutla di Sumatra dan Kalimantan kini memicu dampak lintas batas yang menyita perhatian internasional. Asap tebal akibat kebakaran lahan tersebut telah menyebabkan gangguan aktivitas pendidikan di negara tetangga, dengan sedikitnya 15 sekolah di Malaysia terpaksa diliburkan.
Kubu Febrie Minta Hakim Beri Putusan Praperadilan Secara Adil
Patrice Rio Capella menekankan bahwa kondisi tersebut dapat berdampak langsung terhadap reputasi bangsa di ranah global. Apabila kebakaran ini terus membesar hingga menjadi isu nasional dan meliburkan 15 sekolah di Malaysia akibat kepulan asap, hal itu dinilai menjadi cerminan wajah Indonesia di mata luar negeri. Di samping menuntut ketegasan pemerintah pusat terhadap para pelanggar hukum, Rio turut mengingatkan masyarakat luas agar tidak melakukan aksi pembakaran liar saat membersihkan atau mengelola lahan.
Rincian Sebaran Wilayah Karhutla Menurut Data BNPB
Berdasarkan data yang dicatat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Minggu (22/8), total luasan karhutla secara nasional telah mencapai 72.798 hektare. Area terbakar tersebut tersebar di sejumlah provinsi di wilayah Kalimantan dan Sumatra dengan rincian luasan sebagai berikut:
Penanganan Krisis Air Bersih dan Mitigasi Bencana Karhutla di Tiga Kecamatan Palembang
- Kalimantan Barat: Tercatat sebagai provinsi dengan luasan karhutla terbesar di Indonesia yang mencapai 38.310 hektare.
- Riau: Menempati urutan kedua dengan total area kebakaran lahan seluas 16.249,24 hektare.
- Kalimantan Selatan: Mencatat area lahan yang terbakar seluas 8.019,62 hektare.
- Kalimantan Tengah: Mengalami karhutla dengan luasan mencapai 7.634,46 hektare.
- Sumatera Selatan: Mencatat luasan kebakaran hutan dan lahan sebesar 1.926,23 hektare.
- Jambi: Mengalami karhutla dengan luas area terbakar sekitar 658,29 hektare.
Upaya Mencegah Perluasan Kebakaran Hutan dan Lahan
Guna menghentikan meluasnya kebakaran di enam provinsi terdampak, sinergi antara ketegasan penegakan hukum dan kesadaran lingkungan menjadi kunci penanganan karhutla:
- Menghentikan Praktik Pembakaran Liar: Masyarakat dan pengelola kawasan diimbau secara tegas untuk tidak menyalakan api maupun membuka lahan dengan cara dibakar, khususnya pada periode rawan Agustus sampai Oktober.
- Penerapan Sanksi Tegas Tanpa Pandang Bulu: Sesuai dorongan DPP Partai Hanura kepada Presiden Prabowo Subianto, otoritas berwenang diharapkan segera memproses hukum dan memberikan sanksi tegas kepada seluruh pihak yang terbukti memicu karhutla.
- Pemantauan Wilayah Terdampak Secara Intensif: Pengawasan ketat difokuskan pada daerah-daerah dengan area kebakaran terluas, terutama di Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi guna menekan risiko kabut asap berkepanjangan.
